JAKARTA, KotaKita.com – Babak baru dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden Joko Widodo kembali menyita perhatian publik. Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terdakwa Roy Suryo secara tegas menolak seluruh keterangan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, yang dihadirkan sebagai saksi pada Kamis (5/11).
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut menyatakan keberatannya atas substansi kesaksian Presiden Jokowi, yang dinilainya ‘berbelit’ dan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental yang diajukan. Penolakan ini menjadi sorotan penting mengingat status saksi yang merupakan kepala negara.
Dalam sesi persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati, setelah Presiden Jokowi menyelesaikan pemaparannya mengenai riwayat pendidikan dan menunjukkan dokumen-dokumen ijazahnya dari tingkat SD hingga Strata-1, Roy Suryo langsung dimintai tanggapan. Dengan lugas, ia menyampaikan pandangannya.
“Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan saksi cukup berbelit dan beberapa tadi ada beberapa pertanyaan elementer yang tidak terjawab. SM itu harusnya sudah tahu, SM itu sarjana muda,” ujar Roy Suryo, seperti dikutip dari persidangan. Ketika ditanya bagian mana yang dianggap salah, Roy tanpa ragu menjawab, “Mostly salah, Yang Mulia.”
Puncak dari keberatan Roy Suryo adalah permintaannya agar barang bukti kunci dalam perkara ini, termasuk ijazah Presiden Jokowi, dapat diperiksa kembali secara independen. Ia mendesak agar pengujian tersebut dilakukan oleh laboratorium forensik Polri, dengan menekankan pada ‘rezim kepolisian yang sudah berbeda’. Permintaan ini mengindikasikan adanya keraguan mendalam Roy Suryo terhadap validitas dokumen yang telah disajikan.
Majelis hakim mencatat penolakan terdakwa terhadap keterangan saksi, yang secara hukum akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam putusan. Penolakan kesaksian oleh terdakwa adalah hak konstitusional dalam proses peradilan, namun dampaknya terhadap bobot pembuktian dapat bervariasi tergantung pada argumentasi dan bukti lain yang diajukan.
Roy Suryo didakwa atas tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait penyebaran informasi palsu mengenai ijazah Presiden Jokowi. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Roy dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, ia juga didakwa secara subsidair melanggar Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE.
Perkembangan di persidangan ini menegaskan kompleksitas kasus dan keseriusan pihak terdakwa dalam menyikapi tuduhan yang diarahkan kepadanya. Permintaan uji forensik independen ini berpotensi membuka lembaran baru dalam upaya pembuktian di muka hukum.
