Jakarta, KotaKita – Publik tengah dihadapkan pada sebuah guncangan serius terkait dugaan skandal penyadapan ilegal berskala nasional. Peristiwa ini, yang disebut menyasar jaringan komunikasi Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah figur publik penting lainnya, telah memicu sorotan tajam. Menanggapi eskalasi isu sensitif ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, secara tegas mendesak aparat kepolisian untuk melakukan pengusutan tuntas dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan objektivitas.
Skandal yang kini menjadi atensi serius Bareskrim Polri ini mencuat ke permukaan setelah terkuaknya operasi ilegal yang menargetkan spektrum luas tokoh masyarakat. Daftar sasaran bukan hanya terbatas pada Presiden, melainkan juga merangkum pejabat negara, politisi terkemuka, pemimpin redaksi media massa, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha papan atas. Penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah ini, menurut Bareskrim, diduga terjadi sepanjang periode 2025 hingga 2026, dan kini menjadi fokus utama penyelidikan untuk mengungkap kebenaran di baliknya.
Dalam perkembangannya, Bareskrim telah menetapkan sejumlah nama besar sebagai tersangka. Tiga di antaranya merupakan jenderal Polri: eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Listyo Sigit Prabowo (LSP); Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN); dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Tak hanya itu, seorang individu berinisial SU juga turut ditetapkan sebagai tersangka, di mana ia diduga berperan sebagai pembina atau koordinator bagi ASN dan EH dalam kegiatan penyadapan serta penghapusan hasilnya. Keterlibatan figur-figur berwenang ini tentu menambah kompleksitas dan urgensi penuntasan kasus.
Haedar Nashir menegaskan bahwa setiap proses hukum harus berlandaskan pada keadilan, objektivitas, dan keterbukaan. Prinsip ini, menurutnya, adalah fondasi kokoh bagi negara hukum seperti Indonesia. “Setiap proses yang berkaitan dengan hukum, harus ditegakkan dengan adil, objektif, dan transparan. Ini fondasi negara hukum kita,” ujar Haedar, menekankan pentingnya integritas penegakan hukum.
Di tengah dinamika politik dan hukum yang memanas, Haedar juga menyatakan dukungan penuh kepada Presiden untuk terus mengemban amanah memimpin bangsa. Ia menekankan bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan sesuai konstitusi, dengan fokus utama pada hajat hidup rakyat, persatuan, keadilan, dan kemakmuran nasional. Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Diskusi dan perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam demokrasi, namun harus tetap berada dalam koridor yang tidak memicu konfrontasi apalagi polarisasi di tengah masyarakat. “Masyarakat diminta tenang, tidak terpecah belah. Boleh berdiskusi, berdinamika, tetapi jangan sampai kita menjadi terbagi-bagi,” pesannya.
Sebagai penutup, Haedar Nashir turut menyampaikan pesan khusus kepada seluruh warga Muhammadiyah. Ia mendorong agar organisasi tetap menjaga marwahnya sebagai rumah bagi semua, terus menyebarkan manfaat nyata, dan menjadi suluh penerang di tengah berbagai kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Semangat pelayanan ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata peran organisasi dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas negara.
