Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengambil langkah progresif dalam tata kelola data publik dengan meluncurkan inisiatif ambisius: Satu Data HAM Indonesia. Program ini dirancang untuk mewujudkan transparansi yang lebih baik dan memperkuat formulasi kebijakan berbasis bukti yang akurat, dengan komitmen teguh untuk secara ketat menjaga identitas dan privasi individu, khususnya para korban.
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, dalam acara peluncuran di Jakarta, Selasa lalu, menjelaskan bahwa Satu Data HAM Indonesia merupakan kerangka kerja komprehensif yang mengintegrasikan tiga pilar utama. Pilar-pilar tersebut meliputi publikasi data pelayanan pengaduan HAM yang disampaikan masyarakat, data Desa Sadar HAM, serta hasil penilaian keselarasan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
Mugiyanto menekankan dilema krusial antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi. “Data hak asasi manusia, terutama data pengaduan tentang korban, itu tidak bisa dengan serta-merta kita bagi di publik. Kita harus melindungi privasi warga, privasi individual,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Kemenkumham untuk memastikan bahwa peningkatan transparansi tidak mengorbankan keamanan dan martabat individu yang mencari keadilan atau menjadi korban kekerasan.
Pentingnya data yang akurat dan terintegrasi tak bisa diremehkan. Menurut Mugiyanto, validitas data menjadi fondasi kebijakan yang efektif. Tanpa data yang sahih, program-program pemerintah rentan salah sasaran, menyebabkan inefisiensi dan ketidakadilan yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Ia mencontohkan potensi kesalahan data yang bisa berujung pada pembangunan fasilitas publik yang tidak sesuai kebutuhan di lapangan, sementara lokasi yang lebih membutuhkan justru terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang keliru akibat data yang tidak tepat akan gagal mencapai tujuan mulia untuk menyejahterakan masyarakat.
Untuk mengatasi tantangan ini, Kemenkumham berupaya mengintegrasikan seluruh data HAM ke dalam sistem Satu Data Indonesia. Langkah ini krusial guna menciptakan standar data yang seragam dan memungkinkan pertukaran informasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Mugiyanto mengakui bahwa “ego sektoral” dan birokrasi yang panjang, seperti kebutuhan akan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), seringkali menjadi hambatan signifikan dalam proses berbagi data. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum Satu Data Indonesia diharapkan mampu menyederhanakan proses ini dan memupuk kolaborasi lintas sektoral.
Kemenkumham menegaskan kesiapan mereka untuk berkolaborasi dengan pengelola Satu Data Indonesia dan para wali data dari berbagai instansi. Melalui inisiatif ini, pemerintah diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih tepat sasaran, memperbaiki implementasi program, serta memastikan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berjalan jauh lebih efektif dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
