BEKASI, KOTAKITA – Kota Bekasi tengah menghadapi realitas pahit darurat sampah, dengan tumpukan limbah mencapai angka fantastis 1.800 ton setiap hari. Situasi ini, yang beberapa waktu lalu menyulut sorotan publik akibat polusi di kawasan Bantargebang, kini memicu langkah strategis dan terpadu dari pemerintah pusat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, secara tegas menyatakan urgensi penyelesaian persoalan lingkungan ini. Dalam koordinasi mendalamnya di Kota Bekasi baru-baru ini, ia menekankan pendekatan holistik dari hulu ke hilir, mulai dari edukasi masyarakat untuk memilah sampah di rumah hingga implementasi teknologi canggih pengelolaan limbah.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan masyarakat hidup dalam bayang-bayang lingkungan tercemar. Udara, tanah, dan air kita adalah taruhannya,” ujar Zulhas, menyerukan percepatan dan sinergi dari berbagai pihak untuk mengatasi krisis ini. Visi yang diusung adalah menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus membuka gerbang ekonomi baru dari ‘emas hitam’ yang selama ini terbuang.
Di ujung hilir, pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi menjadi salah satu pilar utama solusi. Proyek PSEL ini dirancang untuk mengolah sekitar 1.500 ton sampah per hari, yang berarti sekitar 70% dari total timbunan sampah harian Kota Bekasi. Lebih dari sekadar mengurangi volume, teknologi Waste-to-Energy ini diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca dari TPA hingga 80%, sekaligus menghasilkan energi hijau terbarukan.
Zulhas menambahkan, PSEL Bekasi bukan hanya solusi lingkungan, melainkan juga lokomotif ekonomi lokal. “Proyek ini diperkirakan akan menciptakan seribu lapangan kerja baru, menggerakkan roda perekonomian, dan memberikan empat manfaat sekaligus: pengelolaan sampah, energi hijau, pengurangan emisi, dan stimulasi ekonomi,” paparnya, menggambarkan potensi transformasi ekologis dan ekonomis yang signifikan.
Inisiatif PSEL ini bukan berdiri sendiri. Setelah PSEL Bali dan Legoknangka di Jawa Barat yang telah melakukan peletakan batu pertama pada Juli 2026, serta PSEL Bogor Raya-1 yang akan menyusul, pemerintah menargetkan pembangunan total 13 lokasi PSEL baru di seluruh Indonesia, termasuk PSEL Kota Palembang yang dijadwalkan beroperasi Oktober 2026. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengatasi masalah sampah perkotaan secara nasional.
Namun, Zulhas mengingatkan bahwa PSEL hanyalah bagian dari puzzle. Kapasitas total seluruh PSEL yang direncanakan baru akan mampu menangani sekitar 22,5% dari timbunan sampah nasional. Oleh karena itu, langkah fundamental pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah tangga, tetap menjadi kunci keberhasilan strategi jangka panjang.
“Memilah sampah dari awal adalah langkah sederhana namun krusial. Sampah yang telah terpilah akan jauh lebih mudah diolah, dan secara signifikan mengurangi volume yang harus diangkut ke TPA,” tegasnya, menggarisbawahi pentingnya peran serta aktif masyarakat.
Selain mengelola sampah baru melalui PSEL, pemerintah juga menyiapkan terobosan untuk menanggulangi timbunan sampah lama yang menggunung di TPA. Teknologi pirolisis digadang-gadang sebagai jawaban, dengan kemampuan mengolah sampah lama menjadi sumber energi baru berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) terbarukan setara solar. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bahkan mengapresiasi dukungan TNI AD dalam proyek percontohan pirolisis di lima lokasi, yang berpotensi mengurangi timbunan sampah sekitar 20% jika diterapkan secara nasional.
Melalui perpaduan strategi hulu-hilir, pemanfaatan teknologi canggih, dan partisipasi aktif masyarakat, persoalan sampah di Bekasi diharapkan tidak hanya terselesaikan. Lebih dari itu, Bekasi diproyeksikan menjadi model pengelolaan sampah terintegrasi yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan membuka peluang ekonomi sirkular yang inovatif bagi seluruh elemen masyarakat.
