JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melayangkan kecaman keras terhadap insiden penolakan masuk seorang pilot warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas Israel. Peristiwa yang melibatkan maskapai Ethiopian Airlines ini menjadi sorotan utama, memicu diskusi intensif mengenai prinsip non-diskriminasi dalam penerbangan internasional dan perlindungan hak-hak pekerja migran.
Insiden bermula ketika seorang pilot WNI, yang bertugas menerbangkan pesawat Ethiopian Airlines rute Addis Ababa-Tel Aviv, dilarang mendarat di Israel semata-mata berdasarkan kewarganegaraannya. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia melalui koordinasi erat dengan Perwakilan RI terkait, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Addis Ababa, Ethiopia, terus memantau ketat perkembangan situasi dan kondisi pilot tersebut.
“Kemlu RI bersama KBRI Addis Ababa akan terus berkoordinasi intensif dengan pihak maskapai untuk memastikan seluruh hak pilot WNI sebagai pekerja tetap terpenuhi, serta mencegah segala bentuk tindakan diskriminatif lanjutan,” ujar Yvonne dalam keterangan resminya kepada media. Penekanan ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam melindungi warga negaranya di kancah global.
Pihak Kemlu mencatat pengakuan Ethiopian Airlines yang menyatakan insiden ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi internal. Atas dasar ini, Kemlu RI mendesak maskapai penerbangan tersebut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur internalnya guna menghindari terulangnya kejadian serupa di masa mendatang yang dapat merugikan reputasi maskapai dan merusak semangat kerja sama internasional.
Indonesia, meskipun mengakui hak setiap otoritas penerbangan untuk menetapkan standar keamanan, secara tegas menyuarakan pentingnya penerapan kebijakan keamanan yang objektif, proporsional, dan berbasis risiko. “Kami menegaskan bahwa kebijakan keamanan tidak boleh didasarkan pada pertimbangan politik atau faktor kewarganegaraan,” tambah Yvonne, menggarisbawahi bahwa praktik semacam itu bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan semangat fasilitasi penerbangan internasional.
Dalam konteks yang lebih luas, Indonesia mencatat adanya pola pembatasan yang diterapkan Israel terhadap awak pesawat dari negara-negara tertentu, termasuk Indonesia, hanya berdasarkan kewarganegaraan. Praktik ini, menurut Kemlu, jelas-jelas mencederai semangat kesetaraan dan keadilan dalam mobilitas internasional.
Mengingat Indonesia tidak mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik formal, upaya perlindungan WNI dalam kasus ini menjadi kompleks. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mengoptimalkan seluruh jalur komunikasi yang memungkinkan, termasuk melalui perwakilan diplomatik di Ethiopia, demi menjamin perlindungan maksimal bagi warga negaranya.
Berdasarkan informasi terakhir dari Ethiopian Airlines, pilot WNI yang bersangkutan telah dialihkan penugasannya ke rute penerbangan lain. Maskapai tersebut juga menyatakan bahwa tidak ada gangguan signifikan terhadap aktivitas penerbangan yang mereka jalankan pasca-insiden tersebut. Kejadian ini sebelumnya sempat menjadi perbincangan hangat di media-media internasional, yang melaporkan insiden terjadi setelah Ethiopian Airlines terlambat menyerahkan daftar awak kabin, memaksa pesawat putar balik dan membuang bahan bakar sebelum kembali ke Ethiopia untuk mengganti pilot.
