Pasar beras nasional kembali diuji dengan adanya gejolak pasokan, kali ini dipicu oleh penarikan masif puluhan merek beras fortifikasi dari peredaran. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah tegas menyusul temuan dugaan pelanggaran serius, mulai dari administrasi, mutu, hingga klaim gizi yang menyesatkan. Meski demikian, Bapanas berupaya meredakan kekhawatiran publik dengan menegaskan bahwa ketersediaan pasokan beras premium dan medium di pasar tradisional tetap stabil dan harga terkendali.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengakui adanya keterbatasan stok yang lebih terasa di segmen ritel modern. Situasi ini muncul pasca pengungkapan 25 merek beras fortifikasi dari 11 pelaku usaha yang teridentifikasi bermasalah. “Masyarakat tidak perlu panik. Stok beras premium dan medium di pasar tradisional justru melimpah, siap memenuhi kebutuhan konsumsi,” tegas Hermawan dalam keterangannya di Jakarta. Penarikan produk ini secara langsung memengaruhi rantai pasok ke ritel modern, mengingat produsen-produsen terkait kini tidak lagi diizinkan untuk melanjutkan produksi hingga evaluasi lebih lanjut oleh Satgas Pangan Polri rampung.
Pengawasan ketat yang dilakukan Bapanas bersama Satgas Pangan Polri telah membongkar modus operandi yang berpotensi merugikan konsumen secara masif. Dari total 190 sampel yang dikumpulkan di 11 provinsi melalui pengawasan intensif Bapanas dan Satgas Pangan Polri baru-baru ini, 80 persen dari 15 sampel yang diuji laboratorium terbukti tidak sesuai dengan klaim nilai gizi yang tertera pada labelnya. Lebih jauh lagi, beberapa produk juga disinyalir beredar tanpa izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang sah.
Skala potensi kerugian konsumen dari selisih harga produk yang menyesatkan ini tidak main-main, diperkirakan mencapai angka fantastis Rp89 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada disparitas harga jual rata-rata beras fortifikasi bermasalah sebesar Rp23.385 per kilogram, jauh di atas harga wajar Rp13.689. Angka tersebut kemudian dikalikan dengan asumsi 30 persen dari total kebutuhan konsumsi beras tahunan nasional yang mencapai 9,2 juta ton, menggambarkan betapa seriusnya dampak praktik curang ini terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun terjadi gejolak di ritel modern, Bapanas optimis bahwa mekanisme perdagangan di pasar tradisional akan mampu menjaga stabilitas harga. Hermawan mengingatkan bahwa potensi keterbatasan pasokan di ritel modern bisa menjadi celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kenaikan harga beras premium. Oleh karena itu, pemantauan intensif terus dilakukan. Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Induk Beras Cipinang, harga beras premium di tingkat distributor masih berada di kisaran Rp14.200 per kilogram, di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp14.900 per kilogram untuk Zona I yang meliputi sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat.
Kepala Bapanas, yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional. Langkah penarikan ini menjadi bukti konkret keseriusan Bapanas dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
