Pemerintah Indonesia tengah bersiap mengambil langkah revolusioner di sektor edukasi. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan rencananya untuk menyelenggarakan rapat terbatas (ratas) khusus guna merealisasikan kebijakan pendidikan gratis di seluruh lembaga pendidikan negeri, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Gagasan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pidato resminya saat menghadiri peringatan Malam Puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan. Beliau menegaskan bahwa akses terhadap bangku pendidikan merupakan hak mutlak seluruh warga negara yang tidak boleh terhalang beban finansial.
“Biaya pendidikan negeri, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga universitas negeri harus digratiskan. Saya akan segera mengadakan ratas untuk merumuskan formulasi pendidikan bebas biaya ini,” tegas Presiden dalam pidatonya yang disambut riuh para kader dan tokoh nasional yang hadir.
Menanggapi berbagai keraguan publik maupun pengamat terkait ketersediaan anggaran negara untuk menopang program ambisius tersebut, Kepala Negara memberikan jawaban lugas. Menurutnya, pembiayaan skema belajar gratis ini akan bersumber dari optimalisasi penegakan hukum dan penyelamatan kebocoran uang negara, khususnya pemberantasan korupsi yang selama ini menggerus kas publik secara masif.
Selain menyoroti reformasi pendidikan, Presiden Prabowo dalam momentum yang sama turut memberikan instruksi tegas terkait penegakan hukum lingkungan. Beliau memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar tidak ragu menindak keras para mafia kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data kepolisian, tercatat sedikitnya 95 korporasi terindikasi terlibat langsung dalam perusakan alam dan kabut asap tersebut.
Dengan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan kedaulatan bumi dan air demi kemakmuran rakyat, Prabowo menegaskan negara tidak akan tunduk pada kekuatan korporasi nakal. Komitmen ganda ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga kedaulatan lingkungan secara berkeadilan.
