Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengambil langkah tegas dengan mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk segera memproses empat draf regulasi strategis yang telah tertahan selama delapan bulan. Langkah taktis ini dinilai sangat krusial guna mempercepat realisasi visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang penegakan HAM dan penguatan demokrasi di Indonesia.
Menteri HAM, Natalius Pigai, mengungkapkan bahwa poin pertama dalam Asta Cita merupakan perwujudan dari visi besar Presiden Prabowo yang telah dipersiapkan selama lebih dari dua dekade. Namun, Pigai menegaskan bahwa fondasi hukum yang kuat sangat dibutuhkan agar program kerja tersebut tidak sekadar menjadi wacana, melainkan dapat diimplementasikan secara teknis di lapangan.
Menurut Pigai, ada empat draf regulasi utama yang kini mandek di Kemensetneg dan membutuhkan penanganan segera, antara lain:
- Revisi Undang-Undang HAM: Berperan sebagai payung hukum utama pembangunan politik HAM nasional.
- Rencana Aksi Nasional HAM (RAN HAM) Generasi Keenam: Keterlambatan aturan ini membuat anggaran RAN HAM tahun 2026 yang telah disiapkan pemerintah daerah tidak dapat dicairkan.
- Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM: Regulasi ini krusial untuk mencegah kejahatan korporasi sekaligus menjadi syarat penting Indonesia masuk keanggotaan OECD.
- Instruksi Presiden (Inpres) Pemulihan Pelanggaran HAM: Diperlukan sebagai dasar pembentukan unit pemulihan korban kemanusiaan.
Pigai menambahkan, ketiadaan landasan hukum konkret ini berdampak langsung pada penolakan usulan anggaran KemenHAM oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dampak penolakan ini sangat dirasakan dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan di wilayah-wilayah sensitif seperti Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
KemenHAM berharap sinergi lintas kementerian dapat segera terwujud agar regulasi ini bisa disahkan sebelum tahun 2029. Dengan begitu, masyarakat luas dapat merasakan langsung dampak positif dari reformasi hukum dan HAM yang diusung oleh pemerintahan saat ini.
