Politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, kembali menjadi sorotan publik setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini terkait dengan dugaan suap pengurusan izin Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah senyap lembaga antirasuah ini mengamankan setidaknya 17 orang beserta barang bukti uang fantastis yang disimpan dalam 20 koper, dengan nilai taksir mencapai ratusan miliar rupiah.
Kasus ini menambah daftar panjang keterlibatan Fahd dalam pusaran korupsi di Indonesia. Catatan hitam Fahd bersama KPK bukanlah hal baru; politikus senior ini sebelumnya sudah dua kali mendekam di balik jeruji besi akibat kasus rasuah. Jejak pertamanya tercatat pada tahun 2012, saat ia divonis 2,5 tahun penjara karena terbukti menyuap anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati, guna memuluskan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011 untuk sejumlah wilayah di Aceh.
Tak kapok dengan hukuman pertamanya, Fahd kembali tersandung kasus korupsi yang cukup menggemparkan publik pada tahun 2017. Ia divonis empat tahun penjara setelah terbukti menerima suap bernilai miliaran rupiah dalam proyek pengadaan Al-Qur’an dan laboratorium komputer di Kementerian Agama untuk tahun anggaran 2011-2012. Setelah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali aktif di jajaran kepengurusan DPP Partai Golkar, ia kini justru kembali berurusan dengan penyidik KPK.
Dalam OTT terbaru di wilayah Jabodetabek ini, KPK juga mengamankan beberapa pejabat penting, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah ATR/BPN, Lampri, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung, Adrianto Pitojo Adhi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keterlibatan Fahd dalam pemeriksaan ini sangat krusial untuk mengurai konstruksi hukum dan kronologi pengurusan izin HGB tersebut.
KPK menegaskan bahwa keterangan awal dari Fahd sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan guna mengungkap aktor-aktor lain yang terlibat serta aliran dana suap yang masif ini. Kasus ini kembali memicu diskusi publik mengenai efektivitas hukuman penjara bagi para koruptor kambuhan di panggung politik nasional.
