Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak publik dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) berskala besar. Kali ini, pusaran kasus rasuah menyeret petinggi korporasi properti raksasa nasional, yaitu Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Adrianto Pitojo Adhi. Penangkapan ini diduga kuat berkaitan erat dengan praktik suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kabar penangkapan bos perusahaan properti terkemuka tersebut. Langkah taktis ini menegaskan komitmen lembaga antirasuah dalam memberantas mafia tanah yang kerap melibatkan kolaborasi hitam antara oknum pejabat negara dan sektor korporasi.
Adrianto Pitojo Adhi tidak sendirian dalam pusaran kasus ini. KPK dilaporkan mengamankan total 17 orang dalam operasi senyap yang dilangsungkan pada Senin (14/9). Selain bos Summarecon, tim penyidik juga mencokok sejumlah pejabat penting di kementerian terkait. Di antaranya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri.
Menariknya, pusaran kasus ini juga menyeret figur publik lainnya. Nama politisi Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto turut masuk dalam daftar pihak yang diamankan oleh KPK. Berdasarkan informasi internal, terdapat indikasi kuat adanya kepentingan tertentu dari para pihak tersebut yang berkaitan dengan pengurusan lahan.
Fokus utama dari operasi tangkap tangan ini adalah dugaan suap dalam memuluskan izin HGB di wilayah strategis Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan tersebut, penyidik KPK berhasil menyita barang bukti yang sangat mencengangkan. Petugas mengamankan sekitar 20 koper berisi uang tunai, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Nominal sementara dari tumpukan uang haram tersebut diperkirakan menembus angka ratusan miliar rupiah.
Hingga saat ini, manajemen PT Summarecon Agung Tbk belum merilis pernyataan resmi mengenai status hukum sang presiden direktur. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para terperiksa, apakah akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka atau tidak.
