Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggegerkan publik setelah menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) berskala besar di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam penindakan tersebut, penyidik berhasil mengamankan barang bukti bernilai fantastis berupa uang tunai ratusan miliar rupiah yang dikemas rapi di dalam puluhan koper dan kardus.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penindak menemukan tumpukan uang tunai dalam pecahan Rupiah maupun valuta asing (valas). Seluruh barang bukti tersebut disembunyikan dalam berbagai wadah penampung saat penyergapan berlangsung.
“Tim mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu Rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an,” ujar Budi Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Meski perhitungan pasti masih terus dilakukan oleh auditor internal KPK, estimasi sementara menunjukkan angka yang amat fantastis, yakni mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Penindakan ini tercatat sebagai OTT ke-20 yang diluncurkan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026, memfokuskan penyelidikan pada dugaan suap dan gratifikasi dalam proses pengurusan izin Hak Guna Bangunan (HGB).
Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan sebanyak 17 orang yang diduga kuat terlibat dalam praktik rasuah pertanahan. Beberapa nama pejabat publik dan tokoh politik mentereng ikut terjaring dalam operasi ini, di antaranya:
- Lampri – Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN
- I Sontang Coin Manurung – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I
- Tardi – Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
- Fahd Arafiq – Ketua DPP Partai Golkar
- Arif Sugiyanto – Mantan Bupati Kebumen
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tim penyidik memiliki tenggat waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang tertangkap tangan. Masyarakat kini menantikan pengumuman resmi terkait penetapan tersangka serta konstruksi perkara utuh dari skandal megakorupsi sektor pertanahan ini.
