Sosok Ulta Levenia Nababan kembali memicu kontroversi di ruang publik setelah melemparkan spekulasi liar yang mengaitkan fenomena beruntun erupsi gunung berapi di Indonesia dengan proyek High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) milik Amerika Serikat. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Deputi Bakom RI ini mempertanyakan kebetulan di balik aktifnya enam gunung api di tanah air sesaat setelah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok pada awal September lalu.
Ulta mengakui bahwa pemikiran skeptisnya mengarah pada teori konspirasi geopolitik global. Ia menyoroti sejarah pendanaan HAARP yang sempat disokong oleh militer AS seperti US Air Force, US Navy, dan DARPA. Menurutnya, meski tidak ada bukti ilmiah konkrit, banyak pihak berspekulasi bahwa teknologi pemancar frekuensi radio tinggi di Alaska tersebut mampu memanipulasi cuaca hingga memicu gempa bumi dan bencana alam lainnya.
Kecurigaan ini rupanya bukan pertama kali ia suarakan. Dalam sebuah tayangan podcast, Ulta sempat menyebut adanya dugaan “orkestrasi” hingga 73,5 persen di balik berbagai bencana alam global, termasuk gempa di Turki dan China, yang terjadi setelah negara-negara tersebut bersitegang dengan Amerika Serikat.
Namun, narasi konspiratif ini langsung dipatahkan secara tegas oleh kalangan akademisi. Pakar Vulkanologi dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Agung Harijoko, menegaskan bahwa aktivitas vulkanik murni merupakan proses geologi alami. Menurut Agung, erupsi terjadi karena peningkatan tekanan gas dan pergerakan magma di dalam perut bumi, bukan akibat rekayasa teknologi frekuensi.
Agung juga menjelaskan bahwa fenomena beberapa gunung api yang meletus dalam waktu berdekatan—seperti Gunung Anak Krakatau, Semeru, hingga Lewotobi Laki-laki—adalah hal yang sangat wajar secara ilmiah. Masing-masing gunung memiliki karakteristik dan sistem kantong magma tersendiri yang tidak saling memengaruhi, namun kebetulan mencapai titik kritis erupsi pada momen yang bersamaan.
Di sisi lain, pihak Istana juga bergerak cepat memberikan klarifikasi terkait status keanggotaan Ulta Levenia. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa Ulta kini sudah tidak lagi menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di KSP. Dudung memastikan bahwa seluruh pernyataan kontroversial tersebut bersifat pribadi dan sama sekali tidak mewakili sikap resmi pemerintah maupun KSP.
