Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengambil langkah progresif demi mengurai kemacetan dan antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Mulai pertengahan September 2026, kebijakan sistem ganjil-genap resmi diterapkan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di seluruh wilayah Sulsel.
Langkah taktis ini tertuang dalam instruksi resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel guna meminimalisasi penumpukan kendaraan. Secara teknis, kendaraan hanya diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi apabila angka terakhir pada pelat nomor polisi sesuai dengan tanggal pada hari tersebut. Sebagai contoh, kendaraan berpelat ganjil hanya bisa mengisi BBM di tanggal ganjil, begitu pula sebaliknya.
Tak hanya itu, aturan ini juga melarang pengisian berulang dan tindakan spekulatif. Pengendara mobil pribadi hanya diizinkan membeli BBM subsidi jika indikator bahan bakar di dasbor telah menunjukkan satu bar ke bawah. Strategi ini diharapkan mampu meredam kepanikan masyarakat atau panic buying yang kerap memicu kelangkaan stok.
Di tingkat kabupaten, pengetatan serupa juga mulai berjalan. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, misalnya, secara resmi membatasi nominal pembelian Pertalite. Kendaraan roda dua kini hanya diperbolehkan mengisi maksimal Rp35 ribu, sedangkan roda empat dibatasi maksimal Rp200 ribu per transaksi. Sistem ini diintegrasikan langsung dengan penggunaan kode QR (barcode) yang sesuai dengan identitas kendaraan. Kendati demikian, kendaraan layanan darurat seperti ambulans dan mobil jenazah tetap mendapatkan pengecualian.
Merespons kebijakan baru ini, PT Pertamina Patra Niaga bergerak cepat meningkatkan kapasitas pelayanan. Pertamina menambah jumlah unit pengisian (nozzle) di sejumlah SPBU utama di Makassar serta memperluas layanan operasional hingga 24 jam. Lonjakan antrean disinyalir terjadi akibat geliat ekonomi, terutama dari sektor pariwisata dan rantai logistik yang kian meningkat pesat di wilayah Sulawesi Selatan.
