Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mempersiapkan langkah besar untuk membenahi infrastruktur pendidikan nasional. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 71.744 satuan pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempersempit jurang kualitas fasilitas pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan merata secara acak, melainkan menyasar tiga kelompok prioritas utama. Pertama adalah sekolah-sekolah yang terdampak langsung oleh bencana alam. Kedua, satuan pendidikan dengan kondisi bangunan yang rusak berat. Ketiga, sekolah-sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Saat ini, proses pembenahan sudah mulai berjalan pada 11.744 sekolah, dengan lebih dari seribu di antaranya telah rampung direnovasi. Guna mempercepat pencapaian target raksasa tersebut, pemerintah mengombinasikan anggaran reguler dengan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Salah satu terobosan penting dalam proyek ini adalah penerapan sistem swakelola yang melibatkan pihak sekolah secara langsung.
Sistem swakelola ini terbukti jauh lebih efisien dari segi anggaran karena dikerjakan secara mandiri oleh pihak sekolah. Selain menekan biaya, metode ini dinilai menghasilkan kualitas bangunan yang lebih baik karena adanya rasa kepemilikan yang tinggi dari pengelola sekolah. Tidak hanya itu, swakelola ini juga membawa dampak positif bagi ekonomi lokal dengan menyerap tenaga kerja serta material dari warga sekitar.
Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa program ini bersifat inklusif, mencakup sekolah negeri maupun swasta demi pemerataan mutu pendidikan. Guna memastikan mega proyek ini berjalan bersih tanpa adanya penyelewengan, ia mengajak seluruh elemen masyarakat serta media massa untuk bersama-sama mengawal tata kelola dan transparansi anggaran di lapangan.
