Ketegangan politik yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) akhirnya memicu reaksi cepat dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah menerjunkan tim khusus untuk memediasi perseteruan panas antara Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, dengan jajaran DPRD setempat. Langkah intervensi ini diambil setelah mencuatnya wacana pemakzulan yang digulirkan oleh sejumlah fraksi di legislatif.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengonfirmasi langsung pengiriman tim mediasi tersebut. Tito menegaskan bahwa kehadiran utusan Kemendagri bertujuan untuk meredakan konflik dan mencari titik temu terbaik bagi kedua belah pihak demi menjaga stabilitas jalannya roda pemerintahan daerah. Kendati demikian, pihak kementerian belum merinci sejauh mana progres dan hasil konkret dari proses mediasi yang sedang berlangsung.
Konflik internal ini turut memantik keprihatinan mendalam dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Bobby mendesak agar perselisihan politik di Tapteng segera diselesaikan demi kepentingan publik. Apalagi, Tapteng merupakan salah satu wilayah yang sempat terdampak parah oleh bencana banjir dan tanah longsor. Menurut Bobby, konflik politik ini berdampak langsung pada lambatnya penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak bencana dibandingkan wilayah lainnya di Sumatera Utara.
Sebelumnya, wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu diusulkan oleh koalisi lima partai politik besar di DPRD Tapteng, yaitu NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menyoroti buruknya tata kelola keuangan daerah dan lambatnya kinerja eksekutif. Salah satu indikator utamanya adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang dinilai sangat minim, di mana penyerapannya baru menyentuh angka sekitar 30 persen hingga bulan Agustus.
Namun, peta politik lokal kembali bergeser secara dinamis. Fraksi Partai Gerindra Tapteng belakangan memilih untuk menarik diri dari koalisi yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Kendati membatalkan tuntutan pemakzulan, Gerindra tetap menegaskan bahwa jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Masinton Pasaribu memerlukan evaluasi total agar pelayanan publik tidak terus-menerus dikorbankan akibat ego politik sektoral.
