Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara gamblang mengungkap biang kerok di balik rentetan kasus keracunan yang menimpa program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa kelemahan utama terletak pada pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) terkait durasi penyimpanan dan distribusi makanan.
Salah satu fakta mengejutkan terungkap dari hasil investigasi kasus keracunan di Kabupaten Sidoarjo. BPOM menemukan bahwa hidangan untuk para siswa telah dimasak sejak pukul 01.00 dini hari, namun baru dibagikan sekitar pukul 12.00 siang. Jeda waktu yang mencapai hampir 11 jam tersebut dinilai sangat fatal karena batas aman ideal antara makanan selesai diolah hingga dikonsumsi maksimal hanya 4 jam di suhu ruangan.
“Rentang waktu yang terlalu panjang ini sangat riskan bagi keselamatan para siswa. Protokol mendasar yang kami tekankan kepada para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah jangan sampai jeda penyajian melampaui empat jam untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen pemicu keracunan,” ujar Taruna di hadapan para anggota dewan.
Secara regulasi, peran BPOM dalam mengawal kebersihan dan keamanan program MBG telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025. Pasal 24 aturan tersebut mengamanatkan BPOM untuk melakukan pengawasan ketat, mulai dari inspeksi kualitas bahan baku mentah di dapur hingga menangani respon cepat jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).
Meski memiliki wewenang besar, pelaksanaan fungsi kontrol BPOM dilaporkan belum berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran di tahun berjalan. BPOM kini telah mengusulkan 21 program pengawasan strategis bernilai sekitar Rp509 miliar kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Penguatan alokasi dana khusus ini dinilai amat mendesak agar pengawasan menyeluruh terhadap ribuan dapur penyedia makanan di seluruh Indonesia dapat direalisasikan demi menjamin kesehatan anak-anak penerima manfaat.
