PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyatakan komitmen penuh dalam mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan di tanah air. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mempercepat inklusi dan literasi keuangan, sekaligus mengintegrasikan lebih banyak masyarakat ke dalam ekosistem keuangan formal.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyambut positif kebijakan ini. Menurutnya, program ini bukan sekadar urusan administratif membuka buku tabungan baru. Lebih dari itu, inisiatif ini merupakan jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan finansial yang lebih aman, terpercaya, dan modern. Hery menekankan pentingnya edukasi digital agar masyarakat tidak hanya memiliki akun, tetapi juga aktif bertransaksi.
Memiliki rekening bank akan menjadi langkah awal yang membuka peluang ekonomi lebih luas, mulai dari kemudahan transaksi harian, menabung, hingga penyaluran bantuan sosial dari pemerintah secara tepat sasaran. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), rekening aktif juga berfungsi sebagai rekam jejak keuangan yang valid, memudahkan mereka mengakses pembiayaan modal usaha di masa depan.
Pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti QRIS juga terus didorong guna mengoptimalkan integrasi UMKM ke dalam peta jalan ekonomi digital nasional. Berdasarkan data terkini, BRI didukung oleh fondasi infrastruktur yang sangat kuat untuk menyukseskan program ini. Hingga kuartal II 2026, bank pelat merah ini telah melayani 131 juta nasabah individual, dengan pengguna aplikasi BRImo menembus 49,7 juta orang. Selain itu, jaringan fisik BRI mencakup ribuan kantor cabang dan lebih dari 1,13 juta AgenBRILink di pelosok desa.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo menginstruksikan bank-bank Himbara untuk mempermudah akses pembukaan rekening masyarakat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah akan mengintegrasikan data kependudukan (Dukcapil) dengan sistem pembayaran Bank Indonesia demi mengoptimalkan proses ini, sehingga literasi keuangan nasional yang saat ini berada di angka 69,57 persen bisa terus ditingkatkan.
