Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah mengerahkan seluruh daya untuk mempercepat pemulihan pascabencana di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa fokus utama saat ini tertuju pada penanganan empat bencana krusial, yaitu dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta banjir bandang di Sumatra dan Aceh.
Terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau, BNPB telah menerjunkan tim pendahulu guna memantau situasi secara langsung. Meski belum ada laporan korban jiwa maupun penetapan status darurat dari pemerintah daerah setempat, BNPB tetap bergerak cepat dengan menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Hybrid. Metode ini mengombinasikan stimulasi hujan untuk meluruhkan abu vulkanik dan penyebaran water mist guna menetralisir partikel polutan berbahaya di udara. Badan Geologi juga memastikan tubuh gunung saat ini masih stabil dan tidak berpotensi memicu tsunami seperti peristiwa kelam tahun 2018.
Sementara itu, penanganan dampak gempa di NTT difokuskan pada verifikasi kerusakan infrastruktur. Tercatat hampir 99 ribu unit rumah mengalami kerusakan. BNPB telah mengalokasikan skema bantuan stimulan finansial: Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, serta penyediaan hunian sementara dan Dana Tunggu Hunian bagi warga yang rumahnya rusak berat. Untuk memastikan sektor pendidikan tetap berjalan, BNPB juga mendirikan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara.
Tantangan berat lainnya datang dari sektor karhutla yang melanda enam provinsi prioritas. Hingga awal September, luas lahan terbakar mencapai puluhan ribu hektare, dengan kendala utama berupa sulitnya akses darat, cuaca ekstrem, dan minimnya sumber air di lahan gambut yang membutuhkan teknologi water bombing. Api di lahan gambut seringkali bertahan di bawah permukaan, sehingga memerlukan proses pendinginan ekstra dan pemantauan terus-menerus.
Terakhir, untuk korban banjir bandang di Sumatra dan Aceh, BNPB terus mengebut pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Dana stimulan senilai lebih dari Rp703 miliar telah digelontorkan untuk pemulihan rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah daerah diimbau untuk mempercepat verifikasi data agar proses rekonstruksi fisik dapat diselesaikan secara maksimal.
