Jakarta – Gelombang pengajuan tambahan anggaran melanda parlemen. Sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) kompak meminta suntikan dana segar yang jauh melampaui pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2027. Pengajuan ini disampaikan dalam rangkaian rapat kerja maraton bersama komisi terkait di DPR RI yang berlangsung sejak akhir Agustus hingga awal September.
Langkah penambahan anggaran ini memicu perhatian publik lantaran nilai yang diusulkan oleh beberapa instansi terbilang sangat fantastis. Salah satu lonjakan paling mencolok datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dari pagu awal sebesar Rp61,10 triliun, mereka mengusulkan tambahan dana mencapai Rp157,76 triliun guna menunjang program-program strategis nasional.
Sektor penegakan hukum dan keamanan juga tidak ketinggalan mengajukan draf anggaran yang masif. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan sebesar Rp66 triliun dari pagu awal Rp139,19 triliun. Sementara itu, Kejaksaan Agung bahkan meminta tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun—angka yang melampaui pagu awal mereka sendiri yang sebesar Rp21,5 triliun.
Lembaga negara lainnya seperti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) juga mencatatkan usulan yang signifikan, yakni tambahan sebesar Rp6,6 triliun dari pagu Rp2,6 triliun. Di sektor kebencanaan dan meteorologi, Basarnas mengajukan tambahan Rp2,16 triliun dari pagu Rp1,56 triliun, sedangkan BMKG menghadapi backlog anggaran sebesar Rp2,12 triliun demi memenuhi kebutuhan total Rp4,64 triliun.
Berikut adalah rincian beberapa lembaga pemasyarakatan, penegak hukum, dan kementerian lainnya yang turut mengajukan kenaikan anggaran:
- Mahkamah Agung: Pagu Rp19,34 triliun, usulan tambahan Rp7,9 triliun.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Pagu Rp1,4 triliun, usulan tambahan Rp774,3 miliar.
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi): Pagu Rp11,5 triliun, usulan tambahan Rp3,2 triliun.
- Badan Narkotika Nasional (BNN): Pagu Rp1,4 triliun, usulan tambahan Rp5,05 triliun.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU): Pagu Rp4,68 triliun, usulan tambahan Rp78,3 miliar.
Fenomena pengajuan anggaran tambahan ini kini tengah digodok secara intensif oleh DPR RI. Keputusan akhir mengenai seberapa besar anggaran yang akan disetujui nantinya sangat bergantung pada prioritas pembangunan nasional serta kapasitas ruang fiskal APBN 2027 mendatang.
