Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya stabilitas politik dan iklim yang kondusif dalam menjalankan roda pemerintahan nasional. Pesan mendalam ini disampaikan secara tegas saat beliau menghadiri acara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Dalam pidatonya di hadapan para ulama dan nahdliyin, Prabowo mengingatkan bahwa mengelola Indonesia yang begitu luas dan majemuk tidaklah mudah. Ia mengibaratkan bentang wilayah Indonesia setara dengan seluruh daratan Uni Eropa, yang mencakup sekitar 27 negara berdaulat. Oleh karena itu, kolaborasi erat dari berbagai elemen bangsa mutlak diperlukan untuk menjaga keutuhan negara.
“Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya oleh satu partai atau satu kelompok saja. Kita saat ini dengan koalisi delapan partai sudah sangat luar biasa efisien,” ujar Prabowo. Ia menekankan bahwa keragaman kekuatan politik yang bersatu dalam pemerintahannya merupakan kunci utama dalam menjaga persatuan nasional.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo membandingkan dinamika politik Indonesia dengan negara-negara maju seperti Inggris dan Jepang. Dalam kurun waktu lima hingga enam tahun terakhir, kedua negara tersebut kerap mengalami pergantian perdana menteri akibat ketidakstabilan politik dalam negeri. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus menghindari pola ketidakstabilan tersebut agar fokus pembangunan tidak terganggu.
Selain isu stabilitas koalisi, Prabowo juga memberikan tanggapan langsung terkait kritik publik mengenai ukuran kabinetnya yang dinilai terlalu besar atau ‘gemuk’. Ia memberikan analogi pembanding dengan negara tetangga, Timor Leste. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa—yang ukurannya bahkan lebih kecil dibanding Kabupaten Bogor atau Banyuwangi—Timor Leste memiliki kabinet yang beranggotakan hingga 28 orang menteri.
Melalui perbandingan tersebut, Prabowo ingin menunjukkan bahwa struktur pemerintahan Indonesia saat ini dirancang secara proporsional demi mengakomodasi kompleksitas geografis dan demografis tanah air. Melalui sinergi bersama organisasi kemasyarakatan besar seperti Nahdlatul Ulama, pemerintah optimistis dapat menciptakan stabilitas nasional yang kokoh demi kesejahteraan rakyat seluruhnya.
