Jakarta – Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam memperkuat sistem tanggap darurat bencana nasional. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan setiap pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk memiliki gudang logistik dan lumbung cadangan makanan mandiri. Langkah strategis ini diambil guna memastikan penyaluran bantuan dasar dapat langsung menyasar masyarakat terdampak tanpa terkendala hambatan birokrasi maupun distribusi.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi penanganan dampak gempa bumi yang melanda kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Presiden, kesiapan lumbung pangan di tiap wilayah merupakan elemen krusial yang idealnya sudah menjadi bagian dari standar operasional penanggulangan bencana daerah.
Pemerintah pusat berkomitmen untuk mengalkulasi kebutuhan anggaran secara nasional demi merealisasikan program ini. Penyiapan fasilitas penyimpanan logistik tersebut nantinya akan dikelola langsung oleh para gubernur dan bupati di bawah koordinasi pemerintah setempat.
Gagasan pembentukan gudang logistik daerah ini diawali dari evaluasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto. Dalam laporannya, BNPB menyoroti kendala di lapangan saat gempa NTT terjadi, di mana gudang penyimpanan milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kerap dalam kondisi kosong. Ketiadaan stok di tingkat lokal memaksa pengiriman bantuan bertumpu pada pusat yang membutuhkan waktu tempuh penanganan.
Dengan adanya gudang persediaan di setiap daerah, pemerintah daerah diproyeksikan memiliki kesiapan awal untuk menyalurkan kebutuhan dasar seperti bahan makanan, tenda, selimut, dan matras. Kebutuhan operasional untuk mengisi gudang darurat tersebut diperkirakan mencapai Rp5 hingga Rp10 miliar per wilayah.
Selain menyepakati penguatan logistik jangka panjang, Presiden Prabowo juga memastikan bahwa dana bantuan darurat sebesar Rp20 miliar untuk tiap kabupaten terdampak gempa di NTT telah disalurkan dengan tepat sasaran. Bantuan khusus ini ditegaskan tidak boleh dialokasikan untuk kepentingan lain di luar penanganan tanggap bencana.
Kebijakan integrasi lumbung pangan ini diharapkan mampu membangun ketahanan bencana yang lebih solid, mandiri, dan responsif di seluruh penjuru Indonesia.
