Pemandangan tidak biasa tersaji di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Di tengah riuh aksi demonstrasi yang berlangsung di luar, sejumlah perwakilan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berhasil masuk dan menyaksikan langsung jalannya Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
Dipimpin langsung oleh sang koordinator aksi, Supriyono alias Botok, para aktivis ini menempati area balkon ruang rapat paripurna. Menariknya, mereka hadir dengan atribut sederhana berupa kaos hitam santai, sangat kontras dengan atmosfer formal yang menyelimuti ruang sidang utama legislatif tersebut. Kehadiran mereka di dalam ruang rapat merupakan buah dari negosiasi persuasif yang telah dibangun bersama pihak Sekretariat Jenderal DPR pada malam sebelumnya.
Langkah tak biasa ini diambil demi mengawal langsung salah satu agenda krusial dalam rapat, yakni penyampaian laporan dari Komisi III DPR RI terkait perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Regulasi ini memang tengah menjadi sorotan tajam publik karena krusial dalam memperkuat instrumen pemberantasan korupsi di tanah air.
Meskipun beberapa perwakilan demonstran diperbolehkan mengamati sidang dari balkon, aksi penyampaian pendapat oleh massa AMPB di luar gerbang parlemen tetap berlangsung dengan kondusif. Pola kawal langsung ini merefleksikan babak baru dalam penyampaian aspirasi masyarakat sipil secara lebih elegan dan diplomatis.
Merespons dinamika tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa lembaga legislatif yang dipimpinnya akan selalu terbuka dalam menyerap berbagai masukan dari masyarakat luas. Kendati demikian, Puan juga mengimbau agar setiap aksi demonstrasi yang direncanakan dapat berjalan secara tertib dan kondusif tanpa memicu kericuhan.
“Partisipasi aktif dan masukan dari masyarakat tentu akan kami terima dengan baik di Gedung DPR. Namun, kami sangat berharap penyampaian aspirasi tersebut tetap dilakukan dengan menjaga ketertiban umum agar seluruh prosesnya berjalan lancar,” ungkap Puan.
Aksi pemantauan langsung dari balkon sidang oleh para aktivis Pati ini menjadi sinyal kuat bahwa publik kian cerdas dan kritis dalam mengawal setiap fase pembentukan undang-undang, demi memastikan kebijakan yang dilahirkan benar-benar berpihak pada keadilan.
