Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan situasi darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) yang kian meluas. Hingga Sabtu (22/8), tercatat area yang hangus terbakar telah mencapai 1.926 hektare atau setara dengan 19,26 kilometer persegi. Angka fantastis ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman lingkungan yang sedang dihadapi, di mana luasan karhutla tersebut setara dengan tiga kali lipat luas wilayah Kecamatan Menteng di Jakarta Pusat.
Menanggapi situasi kritis ini, BNPB tidak tinggal diam. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi BNPB, Brigjen TNI Djohan Darmawan, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah mengerahkan kekuatan penuh di lapangan. Sebanyak sembilan unit helikopter dan ribuan personel gabungan dikerahkan ke titik-titik api di Sumsel. Upaya penanggulangan ini mencakup patroli udara intensif, operasi pengeboman air (water bombing), hingga pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan pesawat Caravan.
“Di Palembang, kami telah menyiagakan sekitar sembilan unit armada udara untuk melakukan patroli dan pengeboman air. Kami juga mengoptimalkan modifikasi cuaca guna memicu hujan buatan,” jelas Djohan dalam konferensi pers di Jakarta. Selain armada udara, sebanyak 11.567 personel gabungan dari berbagai unsur juga bersiaga di darat untuk memadamkan kobaran api.
Ternyata, Sumsel bukan satu-satunya wilayah yang membara. Di Provinsi Riau, kondisi karhutla bahkan jauh lebih masif dengan luas lahan terbakar mencapai 16.249 hektare. Di Riau, BNPB memetakan beberapa titik panas (hotspot) dengan tingkat kerawanan tinggi, terutama di kawasan hutan lindung Pelalawan, Bengkalis, dan Rokan Hilir. Guna mengatasi kebakaran di Riau, sebanyak 17.764 personel dan 7 unit helikopter dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan lahan.
Langkah antisipasi serupa juga dilakukan di Provinsi Jambi. BNPB menyiagakan enam unit helikopter, termasuk armada untuk pengeboman air dan modifikasi cuaca. Seluruh operasi penyelamatan lingkungan ini berjalan berkat kolaborasi erat antara BNPB dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna mencegah dampak kabut asap yang lebih luas.
