Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan taraf hidup warganya melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pada tahun anggaran ini, Pemkot Malang mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp 34,74 miliar yang diarahkan langsung untuk berbagai program kesejahteraan masyarakat, mulai dari jaminan kesehatan hingga peningkatan infrastruktur ekonomi.
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa pengelolaan DBHCHT dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, pemanfaatan dana cukai ini bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan investasi jangka panjang untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemkot Malang ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana bagi hasil ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat rentan.
Salah satu sektor yang mendapatkan porsi anggaran terbesar adalah jaminan kesehatan. Pemkot Malang menggelontorkan Rp 17,12 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Langkah strategis ini menjamin masyarakat prasejahtera di Kota Malang dapat mengakses layanan medis berkualitas secara gratis tanpa mengkhawatirkan biaya iuran bulanan.
Tidak hanya kesehatan fisik, perlindungan ketenagakerjaan juga menjadi prioritas. Sebesar Rp 3,03 miliar dialokasikan untuk memproteksi pekerja sektor informal melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kelompok penerima manfaat ini mencakup pengemudi ojek online, pelaku UMKM, pekerja seni, hingga perangkat masyarakat setempat yang memiliki risiko kerja tinggi namun minim perlindungan.
Untuk mendukung daya beli masyarakat, Pemkot Malang juga mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 9,36 miliar khusus bagi para buruh dan pekerja di Industri Hasil Tembakau (IHT). Sementara itu, aspek sarana penunjang tidak luput dari perhatian dengan dialokasikannya Rp 3,79 miliar untuk perbaikan serta pembangunan infrastruktur jalan di sekitar kawasan industri rokok guna memperlancar distribusi logistik.
Terakhir, guna menciptakan kemandirian ekonomi baru, anggaran sebesar Rp 1,44 miliar disiapkan untuk program pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mampu menguasai keahlian baru, membuka peluang usaha mandiri, dan menekan angka pengangguran di Kota Malang secara signifikan.
