Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja langsung ke Pelabuhan Laurentius Say, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peninjauan ini dilakukan guna memantau kondisi infrastruktur penting pascabencana gempa bumi yang melanda kawasan tersebut pada akhir pekan lalu, sekaligus memastikan langkah mitigasi berjalan dengan cepat.
Dalam peninjauan tersebut, Mendagri didampingi oleh Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA. Berdasarkan laporan di lapangan, meskipun beberapa bagian bangunan pelabuhan mengalami kerusakan, aktivitas pelayanan publik seperti embarkasi dan debarkasi kini telah kembali beroperasi secara normal.
Kelancaran operasional ini tidak lepas dari implementasi sistem digitalisasi pelabuhan yang dilengkapi dengan mekanisme cadangan (backup). Sistem tersebut memungkinkan pelayanan dialihkan sementara waktu secara cepat jika terjadi kendala jaringan internet di lokasi utama. Tito pun memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Perhubungan serta otoritas syahbandar setempat atas kesiapsiagaan mereka menjaga urat nadi logistik tetap berputar.
Meski situasi mulai kondusif, Mendagri mengingatkan semua pihak agar tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Merujuk data BMKG, potensi gempa susulan dengan skala lebih kecil masih mungkin terjadi hingga beberapa pekan mendatang. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan segera melakukan audit dan asesmen teknis terhadap struktur bangunan pelabuhan untuk memastikan aspek keselamatannya.
Di sisi lain, penanganan dampak sosial juga menjadi prioritas utama pemerintah. Sinergi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari BNPB, Kementerian Kesehatan, hingga Kemenko Pangan, terus digalakkan secara gotong royong demi memulihkan pasokan pangan, air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi warga terdampak.
Tito juga menekankan pentingnya penanganan trauma psikologis masyarakat. Ia mengimbau pemerintah daerah untuk tidak memaksa warga kembali ke dalam rumah jika kondisi psikis dan keamanan lingkungan belum sepenuhnya stabil. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan warga di pos pengungsian terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung.
