Jakarta — Panitia penyelenggara Sidang Tahunan MPR 2026 menerapkan aturan ketat terkait daftar lagu yang akan diputar selama rangkaian acara kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan. Langkah tegas ini diambil guna meminimalkan potensi aksi joget para wakil rakyat yang sempat memicu kontroversi dan kritik tajam dari publik pada pelaksanaan tahun sebelumnya.
Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma, menegaskan bahwa seluruh prosesi acara telah dievaluasi secara menyeluruh. Untuk menjaga kesakralan agenda kenegaraan, musik yang disediakan kini diprioritaskan pada lagu-lagu nasional serta lagu daerah yang disesuaikan pemutarannya di luar agenda utama.
“Kami telah melakukan evaluasi menyeluruh agar seluruh rangkaian acara dapat berlangsung khidmat dan mencerminkan marwah kegiatan kenegaraan. Pemilihan lagu difokuskan untuk menjaga suasana tetap kondusif dan menjaga sentimen masyarakat,” ujar Mahyu di Kompleks Parlemen. Selain perombakan daftar lagu, tata dekorasi ruang sidang juga dirancang lebih bersahaja dan sederhana menyikapi situasi nasional saat ini.
Senada dengan pihak sekretariat, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa seluruh legislator telah melakukan introspeksi diri secara mendalam. Puan memastikan para wakil rakyat akan berupaya lebih menjaga sikap serta fokus mengikuti seluruh agenda persidangan demi menghormati momentum kenegaraan.
Sebagaimana diketahui, Sidang Tahunan MPR tahun lalu sempat diwarnai gelombang protes keras dari masyarakat. Sorotan publik mengemuka saat sejumlah anggota parlemen terekam berjoget diiringi lagu daerah seperti Sajojo dan Fa Mi Re seusai penutupan sidang, yang kemudian memunculkan sentimen negatif dan gelombang demonstrasi.
Insiden tersebut bahkan sempat berbuntut panjang dengan penonaktifan sementara lima anggota DPR RI dari berbagai fraksi, meski saat ini mereka telah kembali aktif bertugas. Melalui pembenahan format acara dan penataan ulang alur pemutaran musik ini, panitia berharap Sidang Tahunan MPR 2026 dapat berjalan tertib, santun, dan mengedepankan kepentingan rakyat.
