Jakarta – Panggung diplomasi Indonesia menyambut pemimpin baru. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, menggantikan Sugiono yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pelantikan Arrmanatha bersama 16 pejabat negara lainnya pada Kamis (1/10) di Istana Negara menandai babak baru dalam kebijakan luar negeri Tanah Air.
Dalam suasana khidmat, Arrmanatha Nasir mengucapkan sumpah jabatan, menegaskan komitmennya untuk setia pada Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan demi bangsa dan negara. Ia juga berjanji menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan penuh tanggung jawab, sebuah janji yang krusial mengingat kompleksitas tantangan geopolitik saat ini.
Lahir di Bangkok, Thailand, pada 30 Desember 1971, Arrmanatha Christiawan Nasir, atau akrab disapa Tata, membawa rekam jejak yang solid di dunia diplomasi. Pendidikan tinggi ditempuhnya di institusi ternama seperti Universitas Buckingham (Ekonomi), Universitas Leicester, dan Universitas Indonesia (program magister), membekalinya dengan fondasi keilmuan yang kuat sebelum terjun ke sektor keuangan swasta. Namun, panggilan untuk mengabdi pada negara membawanya bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada tahun 1997, memulai karier diplomatiknya yang cemerlang.
Perjalanan karier Arrmanatha di Kementerian Luar Negeri dihiasi oleh berbagai penugasan penting di kancah internasional. Antara 2001-2005, ia telah mewakili Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa dan berperan sebagai regulator di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pengalaman multilateralnya semakin terasah saat pada tahun 2010, ia dipercaya menjadi penasihat ekonomi untuk Presiden Majelis Umum PBB.
Namanya mulai dikenal luas oleh publik Indonesia saat ia menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Luar Negeri dari 2014 hingga 2019, di bawah kepemimpinan Menteri Retno Marsudi. Perannya dalam mengomunikasikan posisi dan kebijakan diplomasi Indonesia menjadi sangat vital. Setelahnya, ia dipercaya sebagai Duta Besar RI untuk Prancis dari 2019 hingga 2021, sebuah pos strategis dalam hubungan bilateral.
Pengabdiannya di PBB berlanjut pada tahun 2023 ketika ia diangkat sebagai Wakil Presiden ECOSOC dan memimpin Coordination Segment ECOSOC, sebuah forum penting yang menyatukan berbagai komisi fungsional dan entitas PBB. Pada tahun yang sama, ia juga menyerahkan surat kepercayaan sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk International Seabed Authority (ISA). Sebelum penunjukan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri pada Oktober 2024 dan kini Menteri Luar Negeri, Arrmanatha juga menjabat sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di New York dari 2021 hingga 2024.
Kiprahnya dalam isu-isu global juga mencakup keterlibatannya dalam pembahasan Palestina di PBB. Pada tahun 2024, ia tercatat sebagai salah satu Wakil Ketua Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, sebuah komite PBB yang secara khusus menangani hak-hak rakyat Palestina. Pengalaman panjangnya di berbagai forum multilateral ini menjadikannya figur yang matang dan berpengalaman untuk memimpin diplomasi Indonesia.
Kini, sebagai orang nomor satu di Kemlu, Arrmanatha Nasir memikul tanggung jawab besar. Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik regional hingga tantangan ekonomi dunia, peran diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinannya akan sangat krusial dalam menjaga kepentingan nasional, mempromosikan perdamaian, dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
