Kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York baru-baru ini menyajikan gambaran diplomatik yang berbeda, bahkan disebut memalukan oleh beberapa kalangan. Alih-alih mendapatkan dukungan luas, kunjungan singkat tersebut diwarnai oleh serangkaian penolakan dan indikasi kuat akan semakin terkikisnya posisi Israel di panggung global.
Momen paling mencolok adalah kegagalan Netanyahu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat kala itu, Donald Trump, serta sejumlah tokoh politik penting AS lainnya. Jurnalis Times of Israel, Lazar Berman, bahkan melaporkan bahwa upaya Netanyahu untuk mengatur pertemuan dengan Presiden AS tidak membuahkan hasil, menunjukkan keengganan pihak Gedung Putih. Pembatalan pertemuan dengan tokoh sekelas Elon Musk juga menambah daftar panjang agenda yang tidak terlaksana, bertolak belakang dengan klaim kantor Perdana Menteri Israel yang sebelumnya menyebut banyak pemimpin dunia antre untuk bertemu.
Sebagai gantinya, Netanyahu hanya tercatat bertemu dengan beberapa pemimpin negara seperti Argentina, Bolivia, Paraguay, Panama, Ethiopia, Yunani, Slovenia, dan Papua Nugini, serta wakil presiden Kolombia. Daftar ini mengindikasikan pergeseran prioritas dan tingkat akses diplomatik yang jauh dari yang diharapkan oleh negara yang biasanya memiliki hubungan erat dengan kekuatan-kekuatan besar dunia.
Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari eskalasi konflik di Jalur Gaza serta kebijakan ekspansi permukiman ilegal di Tepi Barat, khususnya proyek E1 yang bertujuan memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah Tepi Barat. Proyek kontroversial ini telah memicu penolakan keras dari banyak negara Barat, termasuk Inggris, yang bersama Prancis dan Kanada, telah memberlakukan sanksi terhadap permukiman tersebut.
Israel pun merespons dengan langkah balasan, seperti menutup Konsulat Inggris di Yerusalem Timur, mengusir perwakilan Inggris dari Kiryat Gat, mengakhiri kerja sama dalam pelatihan pasukan keamanan Otoritas Palestina, bahkan melarang 12 warga negara Inggris, termasuk anggota parlemen, untuk masuk ke wilayahnya. Tindakan ini menggambarkan ketegangan diplomatik yang kian meruncing.
Mantan duta besar dan sekretaris Kementerian Luar Negeri Israel, Alon Liel, menggambarkan kunjungan Netanyahu ini sebagai "yang paling memalukan" dalam sejarah perdana menteri Israel ke PBB. Menurut Liel, reputasi internasional Israel telah memburuk drastis sejak peristiwa Oktober 2023, dan pengakuan negara Palestina oleh beberapa negara Barat tahun lalu memberikan pukulan yang lebih telak ketimbang sanksi permukiman.
Liel juga menyoroti absennya pertemuan dengan pejabat AS, mengindikasikan bahwa tekanan terhadap Netanyahu tidak hanya berasal dari Eropa, melainkan juga terasa di Amerika Serikat. "Ini berarti bukan hanya orang Eropa, tetapi juga orang Amerika menghindarinya," ujar Liel. Bahkan, laporan menyebutkan pesawat Netanyahu tidak mendarat di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, melainkan di lapangan terbang militer New Jersey, mengutip alasan keamanan, logistik, dan potensi demonstrasi. Ini semakin memperkuat citra Netanyahu sebagai sosok yang kurang disambut di kancah global.
Di tengah tekanan eksternal ini, Netanyahu juga menghadapi tantangan politik domestik menjelang pemilihan umum Israel, yang menuntutnya untuk kembali meyakinkan publik di tengah isu perang dengan Hamas dan Iran yang mengikis kepercayaan terhadap pemerintahannya. Kunjungan yang penuh hambatan ini menjadi cerminan nyata dari situasi Israel yang semakin terisolasi, baik secara diplomatik maupun dalam persepsi global.
