Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akhirnya buka suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan kementeriannya. Langkah hukum ini menjadi sorotan tajam publik, terutama setelah Nusron sempat absen dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI beberapa hari sebelumnya. Menanggapi situasi tersebut, Nusron menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan menghormati penuh seluruh proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah.
Dalam pernyataan perdananya pasca-OTT, Nusron menyatakan bahwa kementeriannya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada KPK. Ia menekankan bahwa pihaknya siap memberikan bantuan apa pun yang dibutuhkan penyidik untuk mengusut tuntas dugaan suap tersebut. Menurut Nusron, kewenangan mutlak berada di tangan aparat penegak hukum, sehingga publik diharapkan menunggu hasil pemeriksaan resmi tanpa berspekulasi lebih jauh.
Kasus yang menghebohkan ini diduga berkaitan erat dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam operasi senyap tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Di antara nama-nama yang terseret, terdapat pejabat kementerian seperti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri. Selain itu, beberapa pihak swasta dan figur politik juga turut diamankan.
Kendati beberapa tersangka dirumorkan memiliki kedekatan dengan dirinya, Nusron memilih fokus pada pembenahan sistemik. Ia berharap badai hukum yang melanda ATR/BPN ini dapat dijadikan momentum berharga untuk melakukan bersih-bersih internal. Nusron optimis bahwa kejadian ini akan mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor pertanahan seluruh Indonesia, agar terbebas dari praktik pungutan liar dan korupsi.
Sementara itu, penyidik KPK telah bergerak cepat dengan menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementerian ATR/BPN guna mengamankan barang bukti. Meski demikian, pihak KPK menegaskan bahwa ruang kerja Menteri Nusron Wahid tidak termasuk dalam daftar area yang digeledah. Proses penyidikan masih terus berkembang seiring dengan pengumpulan alat bukti yang lebih mendalam.
