Jakarta — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan manufaktur dan kelestarian sektor agraris. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya menyelaraskan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dengan ekspansi investasi industrialisasi di wilayahnya.
Hal tersebut ditegaskan Khofifah saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta. Ia menyampaikan bahwa predikat Jawa Timur sebagai penyangga pangan nasional harus dijaga ketat, tanpa mengabaikan dorongan pertumbuhan ekonomi melalui arus investasi baru.
“Penetapan posisi lahan baku sawah serta usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak dapat digeneralisasi begitu saja. Jawa Timur adalah lumbung pangan nasional, namun di sisi lain investasi industrialisasi tetap harus dipacu sejalan dengan potensi yang dimiliki,” ungkap Khofifah.
Realisasi Target LP2B Lampaui Ketentuan Nasional
Secara geografis dan ekonomi, Jawa Timur memegang posisi krusial dengan memadukan sektor pertanian produktif dan industri manufaktur yang solid. Berdasarkan pemetaan Pemprov Jatim, total Lahan Baku Sawah (LBS) pada tahun 2025 tercatat seluas 1.206.474,15 hektare atau sekitar 25,12 persen dari keseluruhan luas wilayah daratan.
Dari total luas sawah tersebut, usulan LP2B dari kabupaten/kota di Jawa Timur berhasil menyentuh angka 1.053.781,72 hektare. Jumlah ini merepresentasikan 87,34 persen dari total LBS yang ada, sebuah bukti konkret atas komitmen daerah menjaga ketahanan pangan.
Pencapaian 87,34 persen secara agregat ini resmi melampaui target minimal 87 persen yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Harmonisasi Tata Ruang dan Akselerasi Ekonomi
Meski target LP2B telah terlampaui, Khofifah mengingatkan pentingnya fleksibilitas tata ruang yang adaptif. Pembangunan kawasan industri baru dan pembukaan lapangan kerja tetap memerlukan ruang agar pertumbuhan ekonomi regional terus melaju pesat.
Dengan tata kelola lahan yang presisi, Pemprov Jatim optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai produsen pangan utama nasional sekaligus menjadi magnet utama investasi manufaktur di Indonesia.
