Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah bersiap melakukan akselerasi besar-besaran untuk menekan angka prevalensi gizi buruk. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan penurunan angka stunting Jakarta dari yang saat ini berada di kisaran 17 persen menjadi 14 persen dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Target ambisius ini dicanangkan agar Jakarta dapat segera sejajar dengan standar nasional.
Instruksi tersebut disampaikan secara langsung oleh Pramono kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, di sela-sela acara Jambore Kader Posyandu Bidang Kesehatan DKI Jakarta 2026 yang berlangsung di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Menurut Pramono, kolaborasi yang kuat dari seluruh elemen dinas kesehatan hingga kader di tingkat terbawah menjadi kunci utama keberhasilan misi sosial ini.
Dalam pidatonya, Pramono menaruh harapan besar pada peran vital Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Ia menegaskan bahwa kader-kader Posyandu berada di garis terdepan karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Baginya, penanganan stunting tidak bisa dilakukan dengan setengah hati karena faktor penyebabnya yang tergolong kompleks dan saling terkait satu sama lain.
Lebih lanjut, Pramono juga membawa paradigma baru mengenai fungsi Posyandu. Saat ini, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak konvensional. Lembaga ini telah bertransformasi menjadi institusi pelayanan kesehatan menyeluruh di tingkat akar rumput yang mampu mendeteksi berbagai masalah kesehatan masyarakat sejak dini.
Guna memaksimalkan efektivitas pemantauan tumbuh kembang anak, Pemprov DKI Jakarta juga menggeber program digitalisasi layanan melalui Smart Posyandu. Dari total 4.469 posyandu yang tersebar di wilayah Jakarta, kini sebanyak 3.148 unit atau sekitar 70 persen di antaranya telah berhasil dimigrasikan menjadi Smart Posyandu.
Penggunaan sistem digital dalam Smart Posyandu memungkinkan pengumpulan data antropometri anak secara lebih akurat. Hal ini meminimalkan kesalahan input manual yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penyusunan kebijakan gizi. Dengan data yang lebih bersih, alokasi bantuan makanan tambahan dan vitamin dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran kepada balita yang membutuhkan guna mewujudkan Jakarta bebas stunting.
