Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, bersama dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melakukan kunjungan kerja khusus ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kehadiran jajaran pimpinan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi kesehatan terkini dari puluhan siswa yang sempat mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kunjungan yang berlangsung penuh empati tersebut, Gibran menyambangi satu per satu ruangan perawatan pasien anak di RS Efarina Etaham dan RS Amanda Berastagi. Tidak sekadar meninjau, Wapres juga berdialog secara mendalam dengan para orang tua korban guna mendengarkan langsung keluhan fisik serta beban biaya yang mereka hadapi selama proses pemulihan medis.
Gibran secara tegas memberikan instruksi agar seluruh biaya perawatan dan pengobatan para siswa ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah hingga mereka benar-benar dinyatakan sembuh total. “Saya hadir di sini untuk memastikan anak-anak bapak dan ibu mendapatkan penanganan medis terbaik agar bisa segera bersekolah kembali. Segala kebutuhan obat-obatan, bahkan jika memerlukan rujukan lanjutan ke rumah sakit besar di Medan atau Jakarta, semuanya akan kami tanggung,” tegas Gibran.
Di sisi lain, Bobby Nasution selaku Gubernur Sumut menyatakan bahwa Pemprov Sumut akan memberikan perhatian lebih pada pemulihan psikologis anak-anak pasca-trauma keracunan tersebut. Menurutnya, insiden medis seperti ini berpotensi meninggalkan dampak traumatis pada psikis anak, sehingga pendampingan psikologis secara berkala sangat krusial untuk dilakukan agar mental mereka pulih sepenuhnya.
Sebagai informasi tambahan, musibah keracunan massal ini sebelumnya dilaporkan telah berdampak pada 353 pelajar di Kabupaten Karo setelah mengonsumsi paket MBG beberapa waktu lalu. Walaupun sebagian besar korban telah diizinkan pulang ke rumah, setidaknya masih ada 15 siswa yang terpaksa menjalani rawat inap intensif karena mengeluhkan gejala berkelanjutan seperti sesak napas, pusing kepala, dan nyeri perut.
Langkah responsif dari pemerintah ini dinilai sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis, sekaligus menjadi sinyal kuat perlunya pengawasan ketat terhadap standar higienitas katering penyedia makanan.
