Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Beliau menginstruksikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan penegakan hukum yang agresif terhadap seluruh korporasi yang terbukti mendalangi pembakaran lahan demi kepentingan ekspansi perkebunan secara ilegal.
Dalam rapat terbatas penanganan bencana alam yang digelar secara daring, Presiden menyoroti fenomena mencurigakan di mana lahan bekas kebakaran kerap berubah menjadi area perkebunan dalam waktu singkat. Prabowo meyakini adanya unsur kesengajaan yang masif dan mendesak jajarannya untuk segera mengidentifikasi serta melaporkan langsung nama-nama korporasi nakal beserta pemilik aslinya kepada beliau.
Menanggapi instruksi tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan 138 tersangka dari total 200 laporan kasus karhutla. Rinciannya, sebanyak 119 orang diduga sengaja membakar lahan, sementara 19 lainnya akibat kelalaian. Saat ini, kepolisian juga tengah memproses hukum delapan korporasi, serta mendalami sanksi administratif berupa pembekuan izin terhadap 18 perusahaan dan pencabutan izin pada 42 perusahaan lainnya guna mencari indikasi tindak pidana.
Guna mengusut tuntas hingga ke aktor intelektualnya, Prabowo memerintahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid untuk bergerak cepat. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diminta melacak pemilik manfaat (beneficial owner) di balik korporasi bermasalah tersebut. Jika terbukti bersalah, pemerintah tidak akan ragu untuk mencabut Hak Guna Usaha (HGU) serta seluruh izin operasional perusahaan terkait.
Selain aspek penegakan hukum, Presiden menekankan pentingnya strategi mitigasi dan kesiapsiagaan preventif daripada sekadar memadamkan api yang terlanjur membesar. Ia menginstruksikan penguatan sarana pemadam yang lebih memadai, mulai dari helikopter pembom air hingga pompa pemadam, guna memastikan kesiapan penuh sebelum bencana meluas.
