Pembangunan di Tanah Papua kini memasuki babak baru yang menekankan pada pendekatan humanis dan inklusif. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa seluruh program pembangunan dan pemerataan di wilayah paling timur Indonesia tersebut wajib melibatkan masyarakat adat secara aktif. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa hasil dari pembangunan tersebut dapat dirasakan langsung oleh penduduk setempat secara adil.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Zulkifli saat membuka secara resmi agenda PAPEDA Summit 2026 yang diselenggarakan di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam forum strategis tersebut, ia mengingatkan kembali esensi dari kemajuan daerah. Menurutnya, sebuah proyek infrastruktur atau program ekonomi akan kehilangan maknanya apabila tidak memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat adat setempat.
“Pemerataan pembangunan harus berjalan beriringan dengan keterlibatan aktif masyarakat lokal. Jika sebuah kebijakan pembangunan justru mengesampingkan atau bahkan merugikan masyarakat adat, maka kita patut mempertanyakan arah dan tujuan dari pembangunan tersebut,” ujar Menko Pangan di hadapan para peserta forum.
Lebih lanjut, Zulkifli menggarisbawahi pentingnya memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Papua dalam merancang dan mengeksekusi arah pembangunan mereka sendiri. Otonomi dan kepercayaan ini dinilai sebagai kunci utama untuk melahirkan solusi yang tepat sasaran serta selaras dengan kearifan lokal yang telah terjaga selama berabad-abad. Dengan cara ini, integrasi sosial dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan harmonis.
Acara Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA) Summit 2026 yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 September 2026 ini menjadi panggung penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan tokoh adat diharapkan melahirkan rekomendasi konkret demi masa depan Papua yang lebih makmur dan lestari.
