Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, akhirnya berakhir dengan damai. Massa memutuskan untuk membubarkan diri secara tertib setelah perwakilan mereka sukses melakukan audiensi langsung dengan pimpinan parlemen pada Kamis (27/8). Pertemuan strategis ini menghasilkan komitmen politik yang cukup mengejutkan terkait masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Koordinator aksi AMPB, Supriyono alias Botok, membacakan langsung surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh pimpinan DPR RI di hadapan massa yang berkumpul. Poin paling krusial dalam kesepakatan tersebut adalah kesanggupan DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026 mendatang.
Komitmen ini membawa konsekuensi politik yang sangat tinggi. Supriyono menegaskan bahwa pimpinan DPR RI siap mempertaruhkan kursi jabatan mereka demi menuntaskan undang-undang yang dinilai vital dalam memiskinkan koruptor ini. “Pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila sampai batas waktu yang ditentukan RUU tersebut tidak dapat diselesaikan,” ungkap Supriyono di atas mobil komando.
Sebagai informasi, kehadiran AMPB di Jakarta membawa dua tuntutan utama yang sangat tegas. Mereka mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi para koruptor yang telah merugikan keuangan negara. Tuntutan ini dinilai mencerminkan kejenuhan masyarakat terhadap lambatnya proses penegakan hukum bagi para pencuri uang rakyat.
Pasca-audiensi, situasi di depan Gedung DPR perlahan mulai kondusif. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung, menyatakan bahwa pihak kepolisian telah mengawal kepulangan massa hingga situasi benar-benar aman. Meski massa AMPB telah bubar, aparat keamanan tetap bersiaga mengantisipasi adanya aksi dari elemen masyarakat lain yang dijadwalkan akan menggelar unjuk rasa serupa di lokasi yang sama.
