Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menegaskan pentingnya akurasi indikator makro dan efektivitas belanja negara demi mencapai keadilan ekonomi yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu sorotan utama tertuju pada rencana belanja negara tahun 2027 yang diproyeksikan menembus angka fantastis sebesar Rp4.097,2 triliun. Ini merupakan sejarah baru bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya belanja negara melampaui ambang batas Rp4.000 triliun. Menanggapi hal ini, DPR mendesak pemerintah agar setiap program yang dirancang memiliki target yang jelas serta dampak yang terukur secara nyata.
Terkait sektor pendapatan, rencana kenaikan target Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp64,8 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp132,8 triliun memicu perhatian serius. Said Abdullah mengingatkan agar lonjakan target penerimaan tersebut terjadi secara alamiah berkat akselerasi pertumbuhan ekonomi, bukan dengan merumuskan kebijakan pajak baru yang berisiko menekan daya beli masyarakat kecil.
Di sisi lain, DPR menilai beberapa indikator makro yang diajukan pemerintah perlu dikaji ulang agar lebih realistis. Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Selain itu, target pengangguran diusulkan di kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen, padahal data rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah berada di angka 4,68 persen.
Banggar DPR juga menekankan pentingnya disiplin fiskal untuk menekan defisit anggaran ke level 2,4 persen pada tahun 2027. Langkah strategis ini dipandang krusial sebagai peta jalan menuju APBN berimbang demi menjaga kepercayaan investor global serta mengendalikan rasio pembayaran utang (debt service ratio) nasional agar tetap sehat.
Terakhir, Said meminta BPS segera memvalidasi Data Terpadu Sektor Energi Nasional (DTSEN) serta data kemiskinan. Validitas data ini sangat mendesak agar intervensi anggaran perlindungan sosial tepat sasaran dan masyarakat rentan tetap mendapatkan hak keadilan ekonomi mereka.
