Kasus dugaan pembubaran paksa aktivitas ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terus bergulir. Meski Kepolisian Daerah (Polda) DIY telah menetapkan tiga orang tersangka berinisial D (47), BS (54), dan AH (55) sejak pertengahan Agustus lalu, pihak kepolisian memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap ketiganya.
Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menahan para tersangka didasarkan pada penilaian subjektif penyidik. Menurutnya, ketiga tersangka dinilai sangat kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan, baik saat berstatus sebagai saksi maupun setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Komitmen Hukum dan Keamanan di Yogyakarta
Kombes Ihsan menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus ini tetap berjalan secara profesional dan sesuai prosedur yang berlaku. Keputusan penahanan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kepolisian juga berkomitmen untuk terus menjaga kebebasan beragama dan memastikan situasi kamtibmas di wilayah DIY tetap kondusif.
Para tersangka dijerat dengan pasal terkait Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyelidikan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Dampak Sosial dan Latar Belakang Insiden
Peristiwa ketegangan ini terjadi di kawasan Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Konflik bermula dari penolakan sekelompok massa yang mempertanyakan izin mendirikan bangunan (IMB) yang digunakan jemaat GMS sebagai rumah ibadah. Pihak pengurus gereja menyayangkan aksi pembubaran tersebut karena dinilai menyisakan trauma mendalam, khususnya bagi anak-anak jemaat yang berada di lokasi saat kejadian.
Insiden ini juga menuai sorotan dari berbagai pihak. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, sebelumnya sempat mengecam keras aksi sepihak tersebut dan menilai tindakan pembubaran ibadah melanggar konstitusi negara yang menjamin kebebasan beragama setiap warga negara.
