DENPASAR – Otoritas Keimigrasian di Bali kembali menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal. Baru-baru ini, seorang perempuan berkebangsaan Prancis berinisial EOM (23) dideportasi dari Pulau Dewata dan diusulkan masuk daftar cekal, menyusul terkuaknya praktik siaran langsung (live streaming) bermuatan konten asusila di sebuah vila mewah di kawasan Uluwatu, Kuta Selatan, Badung.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan cerminan komitmen Imigrasi untuk menjaga ketertiban umum dan kedaulatan hukum Indonesia. “Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan izin tinggal dalam bentuk apa pun, terutama yang melanggar norma kesusilaan dan hukum positif di negara kita,” ujar Ramdhani dalam keterangan resminya, yang dikutip oleh ‘KotaKita’.
Investigasi oleh Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Imigrasi Bali mengungkap bahwa EOM terbukti menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks D12 yang dimilikinya. Izin yang seharusnya digunakan untuk tujuan wisata atau kegiatan lain yang diizinkan, justru dimanfaatkan untuk memproduksi konten dewasa secara daring. Meskipun WNA tersebut mengaku tidak mencari keuntungan finansial dan menyangkal mengunggah ulang konten ke platform lain, pihak Imigrasi berpendapat bahwa unsur pelanggaran telah terpenuhi secara mutlak, mengingat aktivitas tersebut dilakukan di wilayah hukum Indonesia.
Pelanggaran ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut harkat dan martabat bangsa serta perlindungan terhadap nilai-nilai moral masyarakat. Ramdhani mengingatkan bahwa setiap WNA yang memasuki wilayah Indonesia wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta norma kesusilaan yang dijunjung tinggi. “Izin tinggal kunjungan adalah fasilitas, bukan lisensi untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika,” tambahnya.
Atas pelanggaran berat ini, Imigrasi Bali menjatuhkan sanksi administratif keimigrasian berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Proses pendeportasian EOM telah dilaksanakan melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 18 November lalu, dan namanya telah diajukan ke dalam daftar penangkalan. Ini berarti EOM tidak akan diizinkan kembali masuk ke wilayah Indonesia di kemudian hari, sebuah konsekuensi serius yang diharapkan menjadi pelajaran bagi WNA lain.
Ramdhani menambahkan, “Bali senantiasa menyambut wisatawan yang membawa dampak positif dan menghormati aturan. Namun, setiap aktivitas harus tetap tunduk pada koridor hukum yang berlaku.” Pihaknya berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan terhadap WNA melalui berbagai metode, termasuk operasi lapangan, pendalaman bukti digital, dan sinergi lintas instansi. Hal ini dilakukan demi memastikan Bali tetap menjadi destinasi pariwisata yang aman, tertib, dan berkualitas, di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjaga integritas dan ketenteraman masyarakat.







