Jakarta, KotaKita.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kembali menyuarakan urgensi perlindungan anak dalam ranah politik nasional, mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menyelaraskan Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk). Dorongan ini bertujuan untuk menetapkan usia minimal 18 tahun sebagai syarat tunggal bagi pemilih dan kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), sekaligus menghapus status perkawinan sebagai kriteria kualifikasi pemilih.
Wacana yang disampaikan oleh Anggota KPAI, Sylvana Apituley, ini muncul di tengah agenda revisi kedua undang-undang krusial tersebut di Komisi II DPR RI. Menurut Sylvana, integrasi norma perlindungan anak ke dalam regulasi pemilu adalah langkah fundamental untuk membentengi generasi muda dari pusaran kepentingan politik praktis yang seringkali abai terhadap hak-hak anak.
“Penting untuk memastikan bahwa revisi UU Pemilu dan UU Adminduk tidak hanya memperbarui regulasi teknis, namun juga secara eksplisit mengintegrasikan norma perlindungan anak. Ini adalah fondasi dari hulu untuk melindungi anak dari eksploitasi,” tegas Sylvana, menggarisbawahi peringatan Hari Anak Sedunia sebagai momentum refleksi.
KPAI menyoroti bahwa ketentuan yang berlaku saat ini, yang masih memungkinkan individu berusia 17 tahun menjadi pemilih atau mereka yang ‘sudah atau pernah kawin’—tanpa memandang usia—untuk mendapatkan hak pilih dan KTP-el, berpotensi membuka celah eksploitasi. Definisi anak berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak secara universal adalah individu yang belum genap berusia 18 tahun. Oleh karena itu, penyelarasan batas usia pemilih menjadi 18 tahun adalah langkah konsisten dengan semangat perlindungan anak.
Penghapusan status perkawinan sebagai syarat pemilih juga dipandang esensial. KPAI menilai bahwa ketentuan tersebut secara tidak langsung melegitimasi partisipasi anak di bawah umur dalam ranah politik orang dewasa, mengikis esensi perlindungan anak dari mobilisasi dan komodifikasi suara. Langkah ini merupakan tameng preventif agar anak tidak dijadikan objek atau alat kepentingan politik.
Eksploitasi anak dalam politik, sebagaimana dicatat KPAI, bukanlah fenomena insidental. Berbagai bentuk pelanggaran hak anak terus berulang dalam setiap momentum politik, mulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Umum (Pemilu), hingga aksi demonstrasi yang terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang. KPAI mencatat setidaknya ada 15 bentuk eksploitasi, mulai dari mobilisasi anak dalam kampanye, menjadikan mereka juru bicara, hingga melibatkan dalam politik uang.
Data KPAI selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 menunjukkan adanya 6 pengaduan dan 19 kasus pelibatan anak, bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 82 temuan serupa. Pola ini kian mengkhawatirkan ketika anak-anak diseret ke jalanan, seperti insiden pada Agustus 2024 terkait RUU Pilkada, di mana ratusan pelajar turun ke jalan dan puluhan anak diamankan.
Melalui usulan ini, KPAI berharap revisi UU Pemilu dan Adminduk akan menghasilkan kerangka hukum yang lebih kokoh, memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara menyeluruh, dan mencegah mereka menjadi korban atau alat dalam dinamika politik yang kompleks. Reformasi ini bukan hanya tentang usia, tetapi tentang menciptakan demokrasi yang lebih matang, beretika, dan berpihak pada masa depan generasi penerus bangsa.







