Isu penyadapan kembali mengguncang panggung politik nasional, kali ini menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Bahlil secara terang-terangan mengaku turut menjadi korban praktik mata-mata elektronik yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pengakuan ini menambah daftar panjang figur publik yang diduga menjadi target dalam skandal yang berpotensi mengancam integritas demokrasi dan privasi warga negara.
Berbicara dalam forum pelantikan DPD I Golkar Maluku, Bahlil tidak menutupi kekhawatirannya. “Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya. Awak pun jadi disadap dan saya takut juga itu barang disadap,” ujarnya, menggambarkan betapa invasifnya praktik tersebut. Pria yang juga Menteri Investasi ini bahkan secara implisit menyinggung detail privasi yang terekam, membuat kekhawatiran tentang penyalahgunaan informasi pribadi semakin mengemuka. Pernyataan ini secara gamblang menunjukkan bahwa ancaman penyadapan bukan lagi sekadar isu, melainkan realitas pahit yang dihadapi bahkan oleh figur setinggi Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil dengan tegas membantah keterlibatannya dalam narasi yang beredar, menolak keras tudingan bahwa dirinya ikut serta dalam rapat-raapat konspiratif bersama para terduga pelaku sebelum penangkapan jenderal-jenderal terkait. Ia mengecam pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut sebagai tindakan “kebablasan” dalam memanfaatkan ruang demokrasi. “Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja. Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu,” tegasnya, menuntut transparansi penuh untuk membersihkan namanya dari tuduhan tak berdasar.
Merespons situasi ini, Bahlil mendesak oknum penyebar isu untuk segera melakukan klarifikasi dan membuktikan tuduhan mereka. Ia juga menyerukan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk mengusut tuntas perkara ini. “Segera klarifikasi itu dan buktikan, saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka aja,” tandasnya. Solidaritas Partai Golkar terhadap upaya penuntasan kasus ini juga ditegaskan, menunjukkan komitmen partai untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi hak privasi individu.
Kasus penyadapan ini bukanlah kali pertama mencuat ke permukaan. Sebelumnya, isu serupa juga dialami oleh Presiden Prabowo Subianto, yang semakin menegaskan urgensi penanganan serius terhadap persoalan ini. Mabes Polri sendiri telah menetapkan empat tersangka dalam kaitannya dengan kasus penyadapan, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mengindikasikan bahwa ini adalah jaringan yang terorganisir dan berpotensi merusak sendi-sendi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pengakuan Bahlil ini mempertebal lapisan misteri dan urgensi di balik skandal penyadapan, menuntut jawaban tegas dan tindakan konkrit dari pemerintah serta aparat keamanan demi tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi warga negara.
