Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan tegas menepis isu panas yang menyeret namanya dalam dugaan tindak penyadapan terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Isu yang disebut-sebut melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini sontak memicu reaksi keras dari Bahlil, yang menyatakan keheranan atas narasi politik yang beredar luas belakangan ini.
Dalam kesempatan pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11), Bahlil secara lugas membantah seluruh tudingan tersebut. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya sendiri merasa menjadi korban penyadapan, sehingga keterlibatannya dalam merancang atau mengatur penyadapan adalah hal yang mustahil. “Bagaimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan, sementara saya juga disadap?” ujarnya, mempertanyakan logika di balik tuduhan tersebut.
Bahlil juga secara spesifik menolak informasi yang menyebut dirinya turut serta dalam pertemuan dengan pihak-pihak yang diduga terlibat sebelum penangkapan para jenderal terkait isu penyadapan. Ia menuding pihak-pihak yang menyebarkan isu ini telah kebablasan dalam memanfaatkan ruang demokrasi, menciptakan persepsi yang salah demi kepentingan tertentu.
Melihat keseriusan dan dampak isu ini, Bahlil mendesak oknum penyebar informasi hoaks untuk segera memberikan klarifikasi dan membuktikan tuduhan mereka. Lebih dari itu, ia meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk mengusut tuntas dan membuka secara transparan fakta di balik dugaan penyadapan ini. “Kalau memang ada rapat itu siapa saja, dibuka saja. Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu,” tantangnya.
Partai Golkar, lanjut Bahlil, berkomitmen penuh mendukung upaya aparat penegak hukum dalam menuntaskan setiap persoalan yang muncul seputar isu penyadapan ini. Ia mengidentifikasi narasi yang dibangun belakangan ini sebagai upaya sistematis untuk mengguncang legitimasi Partai Golkar, yang ia sebut sebagai isu murahan berbalut kepentingan politik pecah belah.
Bahlil menegaskan bahwa ia tidak akan menjadi pengkhianat. Dengan prinsip loyalitas yang tinggi, yang ia sebut sebagai salah satu ciri khas masyarakat Indonesia Timur, ia selalu setia kepada pimpinannya. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegas posisinya yang teguh di tengah gejolak politik, menolak segala bentuk intrik yang bertujuan merusak soliditas dan kepercayaan publik terhadap Partai Golkar dan dirinya.
Klarifikasi dan desakan Bahlil ini menandai babak baru dalam dinamika politik nasional, di mana isu penyadapan terus menjadi sorotan, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari berbagai pihak yang terlibat.
