Integritas Polri Dipertaruhkan: Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso dalam Kasus Penyadapan Ilegal Presiden

Jakarta, KotaKita – Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menghadapi ujian berat terkait integritas dan penegakan kode etik internal. Sebuah babak krusial akan segera dimulai dengan digelarnya Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Perwira tinggi ini diduga keras terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Sidang yang dijadwalkan berlangsung di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri ini dipimpin oleh figur berpengalaman, Komjen Hendro Pandowo, seorang tokoh yang dikenal tegas dalam penegakan disiplin. Kehadiran Komjen Hendro sebagai Ketua KKEP menegaskan keseriusan Polri dalam menuntaskan dugaan pelanggaran yang mencoreng nama baik institusi. Susunan Majelis KKEP juga diperkuat oleh Wakil Ketua Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan, serta tiga anggota kompeten lainnya: Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Read More

Juru bicara Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menekankan bahwa seluruh rangkaian persidangan akan dilaksanakan berlandaskan prinsip profesionalitas, prosedural, dan proporsionalitas. “Kami menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses ini,” ujarnya, menggarisbawahi komitmen Polri untuk berlaku adil dan transparan.

Dugaan pelanggaran yang menjerat Irjen Eko Hadi Santoso bukanlah perkara ringan. Ia disangkakan terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal. Tindakan tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan akses khusus di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Pelanggaran ini terjadi saat Irjen Eko Hadi menjabat sebagai Kabagmon maupun Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Konsekuensi hukum atas dugaan pelanggaran ini sangat serius. Irjen Eko Hadi Santoso dijerat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi penindakan terhadap setiap anggota Polri yang menyimpang dari sumpah jabatannya.

Kasus Irjen Eko Hadi ini tak terlepas dari rangkaian skandal penyadapan ilegal yang lebih luas. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Irjen Eko Hadi, nama-nama besar seperti eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, juga terseret dalam pusaran kasus ini. Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal pidana serius, yakni Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dari empat tersangka tersebut, tiga di antaranya, kecuali Irjen Slamet Uliandi, saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Fakta ini menegaskan bahwa penegakan hukum berlaku tanpa pandang bulu di internal Korps Bhayangkara. Temuan awal kepolisian bahkan mengindikasikan bahwa target penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi juga meluas ke menteri-menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Sidang etik ini menjadi momentum krusial bagi Polri untuk membuktikan komitmennya dalam membersihkan institusi dan mengembalikan kepercayaan publik.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *