Pernyataan mengejutkan dilontarkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang mengaku tak menggunakan ponsel lantaran meyakini dirinya menjadi target penyadapan. Ungkapan ini disampaikan di tengah pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama besar di institusi kepolisian.
Dalam sebuah acara di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Megawati menyoroti maraknya pertanyaan seputar kasus penyadapan. Dengan lugas, ia menyatakan, “Saya memang enggak punya HP. Kenapa? Karena saya orang yang disadap.” Pernyataan ini sontak memicu beragam spekulasi dan memperkeruh suasana politik yang tengah diwarnai skandal tersebut.
Kasus penyadapan ilegal ini kian meruncing setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka. Mereka termasuk mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Turut ditahan adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Penahanan tiga di antaranya dilakukan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, menggarisbawahi keseriusan tuduhan ini.
Para tersangka diduga melanggar Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penjeratan pasal-pasal ini menunjukkan beratnya ancaman hukum bagi tindakan penyadapan yang melanggar privasi dan rahasia negara, apalagi menyasar pucuk pimpinan tertinggi negara.
Lebih lanjut, Megawati juga sempat mengutarakan pandangannya terkait masa jabatan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebelum kasus ini mencuat. Menurutnya, pergantian posisi seharusnya didasarkan pada aturan dan periodisasi yang telah ditentukan, bukan karena sentimen pribadi. “Bukan masalah benci atau sirik, tapi ini soal aturan,” tegas Megawati, memberikan isyarat bahwa isu rotasi kepemimpinan sudah menjadi perhatian jauh sebelum skandal penyadapan terungkap.
Dugaan penyadapan ilegal yang diperkirakan terjadi sejak tahun 2025 ini tak hanya menyasar Presiden Prabowo. Beberapa figur publik lain, seperti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, hingga Ketua Umum GRIB Jaya Hercules, juga dikabarkan menjadi korban. Lingkup target penyadapan yang luas ini menimbulkan kekhawatiran serius akan keamanan informasi dan stabilitas politik nasional.
Skandal ini tidak hanya menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia, tetapi juga memunculkan pertanyaan fundamental tentang etika dan integritas di lingkungan pejabat tinggi negara. Penahanan para jenderal aktif, termasuk mantan Kapolri, menjadi preseden penting dalam upaya memberantas praktik ilegal yang dapat mengancam fondasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan.
