Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang kini memasuki tahun kedua, menunjukkan komitmen kuat dalam menavigasi kompleksitas ekonomi global melalui strategi ganda: penguatan diplomasi ekonomi internasional dan percepatan transformasi digital di ranah domestik. Langkah ini krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak ketidakpastian dunia, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing.
Salah satu pilar utama strategi ini adalah perluasan akses pasar global dan daya tarik investasi berkualitas. Indonesia secara aktif mengukuhkan posisinya di kancah internasional. Keberhasilan menuntaskan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) menjadi bukti nyata. Kesepakatan yang digagas sejak kepemimpinan Indonesia di ASEAN ini diproyeksikan menggandakan nilai ekonomi digital kawasan hingga US$2 triliun pada 2030, dengan Indonesia sebagai pemain kunci yang diharapkan memegang porsi terbesar.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga gencar mengawal implementasi tiga perjanjian perdagangan bebas (FTA) strategis: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Perjanjian-perjanjian ini diperkirakan akan meningkatkan ekspor Indonesia secara signifikan, membuka peluang pasar manufaktur nasional, menghapus hambatan tarif, serta memperkokoh rantai pasok global. Khusus IEU-CEPA, proses finalisasi teknis di Dewan Uni Eropa sedang berlangsung, dengan target ratifikasi pada semester II 2026 agar implementasi penuh dapat dimulai awal 2027.
Selain perjanjian bilateral dan regional, Indonesia juga menapak langkah strategis melalui proses aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara dengan status calon anggota resmi (acceding country), Indonesia terus menerima dukungan penuh untuk mempercepat penyelesaian Peta Jalan Aksesi, dengan target keanggotaan penuh pada 2028. Keanggotaan ini diyakini akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor global dan mendorong penerapan standar ekonomi terbaik.
Sejalan dengan diplomasi global, pemerintah secara konsisten mendorong pemanfaatan teknologi tinggi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Indonesia telah mengukuhkan kepemimpinan digitalnya dengan menjadi salah satu pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Inisiatif global ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam membentuk tata kelola AI yang aman, etis, dan berpusat pada kedaulatan manusia. Potensi AI sangat luas, dari modernisasi pertanian, transisi energi, hingga sektor kesehatan, diprediksi akan melipatgandakan nilai ekonomi digital Indonesia yang saat ini mencapai US$130 miliar menuju US$300 miliar.
Pengembangan infrastruktur digital yang masif juga diiringi dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan 9 juta talenta digital nasional hingga 2030, setara 600 ribu talenta per tahun, melalui berbagai program pelatihan upskilling di bidang AI, data science, dan cybersecurity.
Sinergi antara diplomasi ekonomi internasional yang agresif dan transformasi digital yang inklusif ini adalah kunci bagi Indonesia untuk mencapai ketahanan ekonomi yang kuat, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan melompat menuju status negara berpendapatan tinggi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap agenda prioritas ini dengan transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
