Pemerintah Indonesia menunjukkan optimisme tinggi dalam upaya memangkas biaya logistik nasional secara signifikan. Melalui implementasi konsisten Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, target penurunan biaya logistik hingga 8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diyakini akan tercapai. Ambisi besar ini dikoordinasikan secara lintas sektor, menandakan komitmen serius pemerintah untuk mengatasi salah satu penghambat daya saing ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa sinergi adalah kunci utama. Menurut data terakhir pada tahun 2022, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14,29 persen dari PDB, sebuah angka yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara maju di kawasan. Pemerintah menargetkan penurunan bertahap, dimulai dari 12,5 persen, hingga mencapai target ideal 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Efisiensi logistik yang lebih baik akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menguntungkan konsumen.
Perpres 41/2026, yang telah diundangkan sebagai instrumen kebijakan strategis, dirancang dengan tiga pilar utama. Pertama, penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, serta sarana penunjang logistik, guna memastikan kelancaran arus barang dari hulu ke hilir. Kedua, akselerasi integrasi dan digitalisasi logistik, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan ekosistem yang transparan dan efisien. Ketiga, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan penyedia jasa logistik, memastikan kapasitas adaptasi terhadap inovasi dan standar global.
Airlangga Hartarto menyoroti arahan eksplisit dari Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik ini. Penekanan pada penguatan ekosistem logistik nasional dinilai esensial untuk menurunkan biaya dan mengerek daya saing ekonomi di kancah global. Upaya ini tidak berhenti pada tataran regulasi semata, melainkan diterjemahkan dalam langkah-langkah operasional yang konkret.
Salah satu inisiatif krusial adalah penguatan platform National Logistics Ecosystem (NLE) melalui digitalisasi menyeluruh dari hulu ke hilir (end-to-end). Sebelumnya, NLE telah membuktikan efektivitasnya dengan mengurangi biaya logistik hingga 17 persen dan memangkas waktu layanan hingga 73 persen, khususnya dalam interaksi Business to Government (B2G) dan Government to Government (G2G). Dengan perluasan jangkauan digitalisasi, diharapkan manfaat efisiensi ini dapat dirasakan oleh seluruh rantai pasok.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan fasilitas vital seperti pelabuhan darat (dry port), contohnya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Keberadaan dry port bertujuan untuk mengurangi beban jalan raya dan mendekatkan layanan kepabeanan ke sentra-sentra industri. Integrasi layanan transportasi multimodal—jalan, kereta api, dan laut—juga menjadi prioritas untuk distribusi yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu moda transportasi. Dukungan pembiayaan melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK), sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, juga diarahkan untuk peremajaan armada truk, guna meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan angkutan barang.
Di sektor SDM, penguatan kapasitas dan daya saing tenaga logistik dilakukan melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kapasitas penyedia jasa. Langkah ini krusial untuk memastikan sistem logistik yang transformatif didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap teknologi digital. Dengan sistem logistik yang efisien dan terintegrasi, produk ekspor Indonesia diharapkan semakin berdaya saing di pasar internasional, dan harga barang di pasar domestik pun menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat, mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.
