Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara tegas mengumumkan langkah signifikan dalam upaya penguatan tata kelola industri pertambangan nasional. Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB/01/MEM.B/2026, yang diteken oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (18/9), pemerintah kini melarang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk memanfaatkan jasa kontraktor dari anak perusahaan atau afiliasinya sendiri, kecuali dengan persetujuan eksplisit dari Menteri.
Kebijakan revolusioner ini menandai era baru transparansi dan akuntabilitas di sektor mineral dan batubara. Larangan ini didasari pada upaya untuk memitigasi potensi konflik kepentingan, mendorong persaingan yang sehat, serta memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan jasa pertambangan independen, khususnya yang beroperasi di wilayah sekitar lokasi pertambangan.
Aturan baru ini secara spesifik membagi larangan keterlibatan anak usaha dan/atau afiliasi ke dalam dua kategori krusial. Pertama, terkait kepemilikan saham langsung oleh pemegang IUP atau IUPK pada perusahaan jasa pertambangan. Kedua, adanya kesamaan salah satu atau lebih penerima manfaat akhir (beneficial owner) antara pemegang izin usaha pertambangan dengan pemegang izin usaha jasa pertambangan. Penegasan ini bertujuan menutup celah-celah yang selama ini mungkin dimanfaatkan untuk praktik yang kurang transparan.
Meski demikian, pemerintah menyadari perlunya fleksibilitas dalam kondisi tertentu. Kepmen ini memberikan pengecualian yang memungkinkan keterlibatan anak usaha dan/atau afiliasi, namun hanya setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Pengecualian ini ditujukan bagi pemegang IUP atau IUPK yang sedang menjalankan penugasan khusus dari pemerintah, seperti pelaksanaan proyek strategis nasional, pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral (hilirisasi), kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara, serta pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk dalam negeri. Mekanisme permohonan persetujuan ini diajukan kepada Menteri (atau Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur), dengan janji respons dalam 14 hari kerja setelah permohonan lengkap dan benar diterima.
Implikasi dari aturan ini sangat luas, tidak hanya mempengaruhi struktur korporasi di industri tambang, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui preferensi penggunaan perusahaan jasa pertambangan di wilayah kabupaten/kota sekitar. Kebijakan ini juga berlaku secara mutatis mutandis bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), menegaskan cakupan yang komprehensif.
Langkah ini sekaligus mencabut Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010, menunjukkan komitmen kuat Kementerian ESDM untuk melakukan reformasi regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika industri. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan ekosistem pertambangan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, demi kepentingan nasional jangka panjang.
