Jakarta — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil langkah strategis untuk memperketat pengawasan perbatasan sekaligus memperluas jangkauan pelayanan publik. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi NTT, Saroha Manullang, memimpin jajarannya melakukan koordinasi intensif bersama pimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta guna memaparkan kondisi faktual serta kebutuhan operasional di wilayah perbatasan negara.
Wilayah NTT memiliki posisi strategis dan krusial karena berbatasan darat secara langsung dengan Timor-Leste dan berdekatan secara maritim dengan Australia. Selain itu, pesatnya perkembangan pariwisata internasional di Labuan Bajo serta banyaknya jalur lintas tradisional di wilayah kepulauan menuntut sistem keamanan dan pengawasan keimigrasian yang responsif.
Deteksi Dini dan Sinergi Pengawasan Perbatasan
Dalam aspek pengamanan, Imigrasi NTT berfokus pada penguatan fungsi intelijen dan penindakan. Pembahasan bersama Direktur Intelijen Keimigrasian, Agus Waluyo, menekankan pentingnya pencegahan pelintasan ilegal, penyalahgunaan izin tinggal, hingga potensi gangguan keamanan oleh warga negara asing.
Pengawasan komprehensif tidak hanya bertumpu pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) resmi di bandar udara dan pelabuhan, tetapi juga mencakup kawasan perairan serta wilayah pesisir. Strategi ini dijalankan melalui kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat setempat.
Inovasi Layanan Jemput Bola di Wilayah Pelosok
Selain aspek pengamanan, jangkauan pelayanan bagi warga di daerah terdepan dan terpencil menjadi prioritas utama. Menanggapi tantangan geografis wilayah kepulauan, Imigrasi NTT terus menggalakkan Program Beranda Imigrasi. Skema pelayanan jemput bola ini dihadirkan agar masyarakat di pulau-pulau terisolasi dapat mengurus dokumen keimigrasian dengan mudah.
Langkah taktis lainnya mencakup rencana revitalisasi pos keimigrasian strategis seperti Pos Imigrasi Oepoli, Rote, dan Maritaing di Kabupaten Alor. Selain itu, Waingapu di Kabupaten Sumba Timur tengah dikaji sebagai calon lokasi pusat pelayanan keimigrasian baru di Pulau Sumba karena didukung infrastruktur transportasi dan potensi ekonomi yang mumpuni.
Melalui pemenuhan sarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi dukungan kebijakan, Imigrasi NTT berkomitmen penuh untuk menjaga kedaulatan wilayah sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat.
