Gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendapatkan pengawalan super ketat dari aparat keamanan. Sebanyak 12.261 personel gabungan diterjunkan langsung ke lapangan guna memastikan pesta demokrasi di tingkat desa ini berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.
Pengamanan berskala besar ini resmi dimulai melalui apel pergeseran pasukan dengan sandi Operasi Wibawa Mukti Jaya 2026. Aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Linmas, hingga Babinsa langsung bergerak menuju 154 desa yang menyelenggarakan pemilihan secara serentak.
Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi Andi Oddang Riuh Hutomo, menegaskan bahwa seluruh personel wajib menempati pos masing-masing di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebelum pencoblosan dimulai. Langkah taktis ini diambil demi mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan keamanan sejak dini.
Berdasarkan pemetaan intelijen kepolisian, situasi kerawanan TPS telah dibagi menjadi beberapa kategori. Dari total ribuan titik, tercatat ada 3.107 TPS yang masuk dalam kategori aman, sementara 112 TPS dinilai rawan. Yang paling diwaspadai adalah sembilan TPS berkategori sangat rawan yang tersebar di wilayah Kecamatan Tambun Selatan dan Cikarang Utara.
Penentuan status kerawanan ini mempertimbangkan riwayat gesekan politik lokal, kedekatan lokasi TPS dengan basis pendukung calon tertentu, serta dinamika sosial lainnya yang bersifat fluktuatif. Untuk mengantisipasi potensi gesekan, strategi penebalan pasukan pun diterapkan di lapangan.
Di TPS berkategori sangat rawan, pihak kepolisian menyiagakan hingga 10 personel polisi dibantu delapan anggota Linmas di setiap titiknya. Sementara untuk TPS yang dinilai aman, pola pengamanannya lebih longgar, yakni menugaskan lima personel kepolisian dan delapan anggota Linmas untuk menjaga empat TPS sekaligus.
Selain mengamankan fisik TPS, petugas juga diinstruksikan untuk merangkul tokoh masyarakat serta mengawal ketat pergeseran kotak suara. Langkah ini penting guna mencegah adanya spekulasi negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama pasca-penghitungan suara saat tensi politik lokal biasanya meningkat.
