JAKARTA – Dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) terus mempererat sinergi lintas instansi. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi antara Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta dan Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta pemerintah daerah demi menyukseskan penyaluran bantuan pangan di wilayah ibu kota.
Upaya kolaboratif ini terlihat nyata dalam peninjauan langsung penyaluran bantuan pangan untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026 yang berlangsung di RPTRA Pulo Besar, Jakarta. Melalui pengawasan bersama ini, Bulog berkomitmen penuh untuk meminimalisasi hambatan distribusi di lapangan sehingga masyarakat penerima manfaat dapat menerima hak mereka dengan cepat dan layak.
Pimpinan Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib, menegaskan bahwa keandalan rantai pasok bantuan pangan sangat bergantung pada harmonisasi kerja sama antarlembaga. Menurutnya, keterlibatan aktif dari Komisi VI DPR RI dan jajaran pemerintah daerah menjadi pilar penting untuk menjaga ketertiban, ketepatan waktu, dan efektivitas program bantuan ini di tengah masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Prof. Darmadi Durianto, yang turut hadir dalam monitoring lapangan, menjelaskan bahwa pengawasan ini penting dilakukan untuk memastikan seluruh proses distribusi berjalan sesuai regulasi. Ia menekankan bahwa DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, sementara Bulog dan pemerintah daerah bertindak sebagai eksekutor yang memastikan beras bantuan berkualitas prima sampai ke tangan keluarga penerima manfaat (KPM).
Program bantuan pangan ini bukan sekadar rutinitas pembagian logistik, melainkan instrumen penting intervensi pemerintah untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat kelas bawah. Dengan koordinasi yang semakin solid, Bulog optimistis program ketahanan pangan ini tidak hanya meringankan beban pengeluaran harian warga Jakarta, tetapi juga memperkuat jaring pengaman sosial secara berkelanjutan.
