Sosok legislator asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK), kembali memantik perhatian publik setelah kedapatan menghadiri ajang kecantikan transpuan, Miss Equality World, di Thailand. Kehadirannya kian menuai polemik lantaran ia didampingi oleh seorang prajurit aktif TNI AL yang mengenakan seragam dinas lengkap. Meskipun AWK berdalih kehadirannya di sana adalah sebagai perwakilan tokoh agama Hindu dan kebudayaan Bali—bukan atas nama Dewan Perwakilan Daerah (DPD)—Badan Kehormatan (BK) DPD tetap berencana memanggilnya untuk memberikan klarifikasi formal.
Ketua BK DPD, Hasby Yusuf, menegaskan bahwa status sebagai pejabat publik tetap melekat pada diri seorang senator kapan pun dan di mana pun. Oleh karena itu, etika dan kepatutan dalam bertindak di ruang publik wajib dijaga demi marwah lembaga. Hal ini tentu menambah daftar panjang catatan merah politisi asal Pulau Dewata tersebut yang kerap diwarnai dinamika kontroversial selama kiprah politiknya.
Sebelum kegaduhan di Thailand ini mencuat, Arya Wedakarna sempat diberhentikan dari keanggotaannya di DPD RI pada awal tahun 2024. Keputusan tegas BK DPD tersebut diambil menyusul ucapan rasis dan diskriminatif yang dilontarkannya terhadap staf garis depan (frontliner) Bandara Ngurah Rai. Kala itu, ia meminta agar petugas tidak menggunakan penutup kepala khas Timur Tengah (hijab). Pernyataan kontroversial tersebut berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian atas dugaan penistaan agama dan pelanggaran UU ITE.
Rekam jejak hitam AWK tidak berhenti di situ. Pada tahun 2020, ia sempat berurusan dengan hukum karena tuduhan penganiayaan terhadap asisten pribadinya sendiri di lingkungan kampus. Di tahun yang sama, ia juga memicu kemarahan warga lokal setelah diduga melecehkan pendeta Hindu (Sulinggih) serta mengklaim dirinya sebagai keturunan Raja Majapahit Bali. Mundur lebih jauh ke belakang, pada 2017, ia menjadi aktor utama di balik penolakan kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) ke Bali, serta pernah mengampanyekan penolakan sistem perbankan syariah di Bali pada tahun 2014.
Serangkaian peristiwa ini memperlihatkan bagaimana sepak terjang Arya Wedakarna terus memicu polarisasi dan perdebatan hangat di tengah masyarakat. Publik kini menanti langkah konkret dari Badan Kehormatan DPD terkait tindakan indisipliner terbarunya di mancanegara.
